Pro-kontra di masa transisi kepemimpinan menjelang pemilihan kepala daerah defenitif November 2024, adalah hal yang lumrah. Tak semua suara bisa menerima keputusan pemerintah pusat, yang menetapkan penjabat kepala daerah memimpin daerahnya.
Sebuah keniscayaan — selalu saja ada riak ketidaksenangan perihal pengambil kebijakan. Sebab, periuk beras orang (minoritas) yang selama ini terjaga di masa pemimpin yang lampau, kini tersekat oleh kebijakan baru yang mengutamakan kepentingan mayoritas, yang tak punya kepentingan politik.
Lebih lagi apabila si penjabat kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) telah selesai dengan dirinya sendiri. Memang benar-benar jurus pengabdian yang dikeluarkan seluruhnya ke daerah. Semua kebijakan memihak rakyat kecil: populisme!
Fenomena itu terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Pariaman. Ya, Roberia yang sejatinya berpangkat bintang dua (golongan IV/D) telah merasakan badai transisi tersebut.
“Permanenkan saja Pj Walikota Pariaman,” seloroh netijen ramai menyeru, wara-wiri di jagad maya hingga detik naskah ini dirilis — mengalir organik pertanda Roberia diterima warga Kota Pariaman.
Seloroh “Pj Walikota dipermanenkan” itu ramai mengudara bukan tanpa asbab, selain kebijakan yang mengutamakan kepentingan khalayak banyak, pun juga kejenuhan masyarakat dengan pemimpin hasil pemilihan umum, yang saban-saban cuma mengumbar janji manis ketika terpilih.
Justru kebijakan populis yang dirilis Roberia dalam waktu singkat merubah paradigma di birokrasi: mengangkat kesejahteraan pegawai honorer, membayarkan hak-hak pegawai yang selama ini terpinggirkan, jelas menuai simpati masyarakat luas.
Pasalnya selama ini, episentrum kepedulian yang dibuat Roberia itu nyaris luput dari kinerja pimpinan sebelumnya. Padahal Roberia hanyalah penjabat walikota sementara, yang sekali tiga bulan bisa saja berganti jika indikator kinerjanya tak lolos evaluasi Kemendagri.
Jika dipikir-pikir lagi, tak ada kepentingan pribadi Roberia terhadap konstelasi birokrasi dan politik yang menguntungkan dirinya. Toh, jabatannya cukup mentereng di kementerian, barang pasti sebagai pejabat negara dengan jabatan Direktur Harmonisasi dan Perundang-undangan Kemenkumham yang melekat di pundaknya, kesejahteraan hidup dia dan keluarga tentu dijamin negara, tak setara pejabat daerah. Hanya saja kita yang belum mampu menerima perubahan total yang dibawa Roberia untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat kita. **
Discussion about this post