Pesisir Selatan – Wali Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) tidak akan melaporkan warganya terkait aksi demo penuntutan BLT yang terjadi pada Kamis (7/5/2020) lalu.
“Kami dari pemerintah nagari tidak akan melaporkan warga yang demo kepolisi,” sebut Aprizal Wali Rawang Gunuang Malelo pada reportaseinvestigasi.com, Selasa (12/5/2020).
Menurutnya, selaku pemerintah nagari dirinya hanya melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, terkait apa-apa saja bentuk kerusakan mobiler kantor wali nagari.
“Memang kita melapor ke polisi, tapi bukan melaporkan warga, kita melaporkan kejadian dan kerusakkan akibat demo kemarin,” ujarnya.
Sementara, ketika ditanyakan reportaseinvestigasi.com terkait interupsi Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, yang meminta wali rawang untuk melaporkan dan diproses hukum oknum yang jadi provokator kejadian demo kemarin.
Wali Aprizal menjawab, dirinya tidak akan mungkin melaporkan warganya kepihak kepolisian.
“Tidak mungkin wali nagari menjerumuskan masyarakat kita sendiri. Kalau Bupati ngomong seperti itu boleh-boleh saja. Tapi, saya tidak akan melaporkan warga saya,”tegasnya
Lanjutnya, Aprizal menyampaikan, untuk bantuan BLT dari provinsi yang belum disalurkan. Dirinya mengakui belum mengetahui kapan lagi akan dibagikan pasca penundaan pembagian akibat demo kemarin.
“Kita belum tau kapan dibagikan lagi, karena nanti orang Pos yang akan mengantarkan ke rumah masing-masing,”pungkasnya
Seperti diberitakan, dibeberapa media online Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni meminta Wali Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Afrizal agar melaporkan oknum menjadi provokator demo pada Kamis (7/5) lalu.
Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera dan tidak terjadinya aksi demo pada nagari-nagari lainnya.
“Aksi demo itu mendapat hasutan dari provokator. Hal demikian sangatlah tidak mendidik, serta juga melanggar undang-undang. Maka itu kepada wali nagari saya minta untuk segera melaporkan oknum yang menjadi provokatornya,” tegas Hendrajoni, saat diwawancara di Sekretariat Percepatan Pengananan Covid-19 di Gedung Painan Convention Centre (PCC), kemarin.
Dari laporan ia terima, ada sebanyak 13 oknum masyarakat diduga sebagai aktor atau sebagai provokator dibalik aksi demo itu.
”Karena aksi itu mendapatkan informasi yang tidak benar, sehingga mereka tanpa terkendali dan menuding wali nagari tidak benar dalam melakukan pembagian BLT yang terdampak Covid-19,” katanya. (Robi)
Discussion about this post