PAINAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, bertempat di ruangan rapat DPRD setempat, Kamis (14/7-2022).
Paripurna tersebut dihadiri, Ketua DPRD Pessel, Ermizen, waki[ ketua, Afrial Abas berserta anggota, wakil bupati, Rudi Hariansyah dan asisten, muspida serta undangan lainnya.
Semua fraksi DPRD Pessel menerima namun ada berberapa catan penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah kaupaten tersebut seperti yang disampaikan Fraksi Gerindra yang memberikan 5 catatan.
Fraksi Gerindra meyakini bahwa keputusan yang diambil pada sidang tersebut telah didasari dengan pemikiran yang matang demi kebaikan semua pihak di masa yang akan datang.
” Sikap hati-hati yang ditempuh serta argumentasi selama pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan Ranperda ini merupakan langkah strategis yang perlu dibangun dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik kedepannya,”ujar Juru bicara Fraksi Partai Grindra Aprinal Tanjung, S.H, DT. Rajo Moleh.
Fraksi PKS juga menyampaikan beberapa rekomendasi juga menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.
Harapan Dari Fraksi PKS agar rekomendasi Pendapat Akhir tersebut dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya yang sampaikan Juru Bicara Yusman, S.AG, MM
Melalui juru Fraksi Demokrat, Robi Binur mengatakan, Pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan, dengan catatan bahwa yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana mengimplementasikan strategi secara berkualitas untuk mencapai tujuan.
Terhadap seluruh materi yang termuat di dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 yang telah disampaikan Saudara Bupati, kemudian dewan telah pula melakukan pembahasan baik secara internal dewan maupun pembahasan secara bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang berlangsung sejak tanggal 30 Juni sampai 13 Juli 2022.
Dalam proses pembahasan tentunya terjadi diskusi kritis yang disampaikan oleh anggota dewan kepada pemda utamanya menyangkut kinerja pemerintah daerah, termasuk pengaruh anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tentunya masih dalam prinsip kebersamaan.
Pembangunan Indonesia mengatakan” kami selalu mempertanyakan baik dalam rapat paripurna maupun dalam kerja-kerja pembahasan antara lain terkait dengan pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, ketepatan pengalokasian belanja, kami juga mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah,” kataya.
” Kita tekankan, Penyerapan anggran disetiap OPD agar lebih dimaksimalkan lagi dimasa-masa yang akan datang sehingga kinerja dapat lebih optimal, dengan tetap memperhatikan dampaknya bagi masyarakat, ” ujarnya.
Fraksi PAN perlu memberi catatan dan rekomendasi seperti Tentang Pendapatan Daerah, Fraksi PAN meminta Pemerintah Daerah terus menggali sumber-sumber pendapatan baru, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah, Fraksi PAN meminta pemungutan restribusi dan pajak daerah dilaksanakan dengan sistem elektronik.
Terhadap rumusan-rumusan rencana strategis pembangunan yang di tuangkan dalam prioritas pembangunan daerah dalam rangka mempertajam prioritas perencanaan daerah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mendukung Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program tersebut,
Fraksi PDI Perjuangan memandang sebagai implementasi peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penyediaan infrastruktur, peningkatan daya saing sektor unggulan, dan pelayanan publik dapat tercapai sesuai dengan target yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Fetmadarni S.AP
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Derah, Fraksi Nasdem, Fraksi Bintang Karya Bangsa dan Golkar Juga memerikan berberapa catatan yang peru menjadi bahan evaluasi agi pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan. (Robi)
Discussion about this post