Pengadilan Negeri Solok Tolak Praperadilan Perkara Korupsi Proyek Penahan Banjir Batang Bangko

SOLSEL, REPORTASEINVESTIGASI.com

Hakim Pengadilan Negeri, Koto Baru Solok menolak seluruh dalil praperadilan yang diajukan tiga warga Solok Selatan (Solsel) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Solsel dalam kasus dugaan korupsi tahun 2016.

“Sebetulnya ada empat tersangka, namun hanya tiga yang mengajukan praperadilan dan satu orang tidak ikut. Semua dalil yang diajukan tiga tersangka ke PN Solok ditolak hakim, Syofia Nista sehingga penetapan tersangka tetap berlaku atau sah,” jelas Kajari Solsel, M.Rohmadi, Selasa (7/11/17).

M.Rohmadi menyebutkan, Kejari Solsel menetapkan status tersangka sejak 19 September 2017 terhadap empat orang tersangka, atas perkara kasus dugaan korupsi pengerjaan perbaikan tebing penahan banjir dialiran Batang Bangko, Kecamatan Pauh Duo dengan kisaran anggaran Rp4.4 miliar. “Ada tiga dalil yang dipraperadilan oleh tersangka. Pertama, tidak adanya diterima pemberitahuan penyidikan. Kedua, selama diperkarakan mereka tidak mengetahui permasalahan dan terakhir, tidak tercukupinya alat bukti,” tandasnya.

Dengan ditolaknya semua dalil itu, tambah M.Rohmadi sehingga penetapan tersangka adalah sah. “Untuk itu sekarang kita lanjutkan penyelidikan terhadap tersangka, dari ahli, saksi dan tersangka. Untuk penahan kita masih menunggu hasil audit BPK terkait terkait jumlah kerugian negara. Tapi dari kesimpulan sementara kerugian negara kisaran Rp900 juta. Hasil penyelidikan nanti bisa saja berkembang ada atau tidaknya bertambah tersangka lain. Kita tunggu saja,” ungkapnya.

Tiga tersangka yang mempraperadilkan Kejari Solsel adalah, Itomarliza, Neti dan Irda Hendri. Sedangkan, Beni Ardi sebagai pemenang tender tidak ikut.

Kajari Solsel, M.Rohmadi didampingi Kasi Pidsus, Agung mengatakan perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun 2016, setelah terjadi bencana banjir bandang di Solsel. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solsel, BNPB pusat memberikan anggaran untuk tanggap darurat bencana dengan total sebesar Rp9 miliar.

Dari total itu, salah satunya pengerjaan perbaikan tebing penahan banjir dialiran Batang Bangko, Kecamatan Pauh Duo dengan kisaran anggaran Rp4.4 miliar. “Disebabkan bencana, pengerjaan proyek itu tidak wajib lelang sehingga bisa melalui penunjukkan langsung (PL). Salah satu perusahaan yang ditunjuk adalah CV. Mutiara Teknik Utama,” terangnya.

Ia menambahkan, dikarenakan suatu CV tidak bisa melaksanakan pengerjaan di atas Rp2 miliar sehingga Neti dan Itomamarliza menghubungi Beni Ardi sebagai pemilik PT.Buana Mitra Selaras untuk perusahaan yang mengerjakan proyek. Ada tiga poin yang disangkakan.  “Beni dijanjikan fee sebesar Rp75 juta. Selisih harga pembelian kawat bronjong Rp110 ribu per unit dan material batu yang digunakan untuk bronjong tidak beli,” tutupnya. (Deno)