Jumat, 27 Mei 2022
Ɍ™
Advertisement
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -PAYAKUMBUH
    • -KAB. TANAH DATAR
    • -PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
      • PORPROV
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
    • PARIWARA PEMPROV SUMBAR
No Result
View All Result
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -PAYAKUMBUH
    • -KAB. TANAH DATAR
    • -PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
      • PORPROV
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
    • PARIWARA PEMPROV SUMBAR
No Result
View All Result
Ɍ™
No Result
View All Result
Pemkab Tanah Datar Gelar Rakor, Guna Percepatan Penurunan Stunting

Pemkab Tanah Datar Gelar Rakor, Guna Percepatan Penurunan Stunting

by Redaksi
12 Maret 2022
in -KAB. TANAH DATAR

Tanah Datar – Stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibisang kesehatan (Perpres No.72 Tahun 2021).

Di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting sekitar 21,5%, dan berdasarkan hasil penimbangan massal pada bulan Agustus dengan menggunakan e-PPGBM angka stunting Tanah Datar mencapai 14,52%.

BERITA LAINNYA

Berikan Rasa Aman dan Nyaman, Polres Tanah Datar Gelar Operasi Lanjutan

Bupati Sidak ke Istano Basa Pagaruyung

Ratusan Anggota Jaringan NII Mengikuti Pencabutan Ba’iat serta Sumpah Setia Kembali ke NKRI

Hal itu disampaikan Kepala Baperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah ketika Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tanah Datar yang dilaksanakan di Aula Kantor Baperlitbang Tanah Datar, Jum’at 11 Maret 2022.

Dikatakan Alfian secara nasional BKKBN sebagai liding sektor pelaksanaan program percepatan penurunan stunting siap melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting pada tanggal 28 Januari 2021 lalu menjadi 14% melalui pendekatan keluarga.

“Untuk mendukung program pemerintah percepatan penurunan stunting ini ada 8 (delapan) OPD dan Instansi Vertikal yang berperan dalam kelengkapan data yaitu Dinas PMDPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama,”sebut Alfian.

Tujuan dan kelompok sasaran dari percepatan penurunan stunting ini disampaikan Alfian, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

“Kelompok sasaran dari percepatan penurunan stunting ini adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan,”tambah Alfian.

Ketua TPPKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra yang turut hadir saat rakor itu mengatakan jika 10 program pokok pkk sangat berkaitan erat dengan upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat sehingga percepatan penurunan stunting di Tanah Datar dapat dicapai.

Dari itu Ny. Lise berharap kader pkk dan kelompok-kelompok dasawisma membantu mengajak masyarakat untuk datang ke posyandu dan juga mengedukasi masyarakat dengan berbagai media sosial dan lainnya, serta memaksimalkan peran dasawisma agar betul-betul berjalan sesuai dengan fungsinya.

Ny. Lise juga minta keterlibatan OPD mengingat 10 program pokok pkk ada hampir disemua OPD, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah mulai dari anak remaja dan itu bisa dikerjasamakan dengan OPD terkait.

“Remaja pra nikah harus ada pendampingan dan pengawasan dari OPD terkait dengan berbagai program dan kegiatan serta sosialisasi sehingga stunting itu dapat dicegah dan diantisipasi.

Sementara itu Wakil Bupati Richi Aprian, SH MH, mengatakan jika percepatan penurunan stunting itu merupakan tanggungjawab bersama, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

“Mari kita bersama-sama mencegah stunting saling berkolabirasi dengan OPD dan dengan delapan aksi integrasi yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Peran Nagari, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting dan Review Kinerja Tahunan,”ujar Wabup.

Wabup berharap penanganan kasus stunting harus tepat sasaran dan pengalokasian anggaran yang sesuai untuk penanganan stunting tersebut sehingga percepatan penurunan kasus stunting berjalan dengan baik.

Wabup juga jelaskan terkait peraturan Bupati yang menjelaskan peran dan kewenangan nagari yang digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah nagari dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk dana desa untuk melaksanakan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat nagari.

Disampaikan Wabup ini bertujuan memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi nagari untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam upaya mendukung upaya penurunan stunting.

Pada saat rakor yang diikuti OPD terkait itu tampil sebgai pemateri Baperlitbang, Dinas PMDPPKB dan Dinas Kesehatan. (Spa)

ShareTweetSend
Previous Post

Peduli Bencana, Tim Satgas Nagari ABB Bertolak ke Pasbar Salurkan Bantuan Korban Gempa

Next Post

Wabup Richi Aprian Silaturrahmi dan Audiensi dengan Jamaah Masjid Nurul Huda Sungai Tarab

Discussion about this post

  • BOX REDAKSI
  • ABOUT US
  • KODE ETIK (KEWI, KEJ & KEIW)
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© 2020 PT MEDIA JAYA INVESTIGASI

No Result
View All Result
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -PAYAKUMBUH
    • -KAB. TANAH DATAR
    • -PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
      • PORPROV
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
    • PARIWARA PEMPROV SUMBAR

© 2020 PT MEDIA JAYA INVESTIGASI