Reportaseinvestigasi.com. Jakarta -Perdagangan karbon adalah mekanisme jual beli kredit karbon yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (grk) serta dilakukan dengan cara memperdagangkan izin emisi atau unit karbon di pasar.
Di dunia saat ini sudah ada sistem perdagangan karbon seperti, European Union ETS, New Zealand ETS, Japan Voluntary Emission Trading System (J-VETS), Regional Greenhous Gas Initiative (RGGI). Sedangkan di indonesia perdagangan karbon di atur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK).
Untuk mengurangi Emisi atau pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dimasukan kedalam udara bisa mengakibatkan rusaknya lapisan bumi (global warning). Sedangkan emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti CO2, Solar, LPJ dan bahan bakar lainnya, atau emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfir.
Menurut Mentri Koordinator Pereoknomian Indonesia, Airlangga Hartato yang diwakili Musdhalifah Mahmud mengungkapkan bahwa potensi bursa karbon indonesia pada tahun 2023 mencapai rp 3000 triliun. Potensi ini menjadikan suatu kesematan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta sejalan dengan arah duni yang sedang menuju pada ekonomi hijau. Sedangkan di indonesia sendiri lewat perdagangan primer antarentitas bisnis dan sekundar melalui burs Otoritas Jasa Keuangan dapat mencapai US$1 milyar atau setera dengan rp 225,21 triliun pertahun.
“Hutan tropis indonesia urutan ke tiga dunia dengan luas area 125,9 juta hektare yang dapat menyerap emisi karbon 25,18 milar ton. Sementara luas area hutan mangrove mencapai 3,31 hektare dengan serapan 95o ton karbon perhektar atau setara 33 miliar karbon se indonesia dan jangan lupa indonesia memiliki lahan gambut terluas dengan ares 7,5 hektare yang dapat menyerap 55 miliar karbon,” terangnya saat membuka Seminar Nasional Carbon Tranding di Hotel Mulia Senayan Jakarta (30/9/2024).
Masihnya, dengan data itu total emisi karbon yang diserap indonesia bisa mencapai 113,18 gigaton. Bayangkan, katanya, jika pemerintah indonesia dapat menjual pasar UU$5 di pasar maka potensi pendapatan indonesia mencapai US$ 565,9 milyar.
“Dengan seminar ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang mempuni serta menjadi kebijakan langkah regulasi kedepannya. tandasnya.(**)
Red/amr
Discussion about this post