Padang Pariaman — Pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman, sampai selesai membutuhkan dana 70 miliar rupiah. Kini baru siap dikerjakan 40 persen, sudah menghabiskan dana 30 miliar rupiah lebih. Dana sebanyak itu dilaksanakan pada 4 tahun anggaran.
Demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, Deni Irwan, dalam penjelasannya kepada wartawan Rabu (22/7/2020) di ruang kerjanya.
Dikatakan, sebaiknya membangun itu satu kali anggaran selesai dikerjakan. Tetapi karena kondisi APBD Padang Pariaman, terbatas. Artinya, dana sedikit. Sementara yang bakal dibangun banyak, terpaksalah dana itu, dibagi-bagi.
Menurut laki-laki yang energik ini, gedung DPRD Padang Pariaman luas bangunannya 70×70 meter, dengan dana 10 miliar rupiah. Setelah itu tahun 2018 Rp. 375 juta rupiah. Pada tahun 2019, 14 miliar rupiah.
“Apabila kantor Dewan selesai dikerjakan, tentu tiap harinya anggota Dewan, datang bekerja ke Parit Malintang komplek IKK ini. Artinya, suasana perkantoran sudah semakin ramai,” ujar Deni Iran lagi.
Alumni Bung Hatta Padang ini lebih jauh menjelaskan, membangun dalam satu kali anggaran selesai dikerjakan, akan jauh lebih memudahkan dan menguntungkan, baik bagi jasa kontraktor yang mengerjakan, atau pun dari pihak Pemda Padang Pariaman yang menganggarkan dana.
“Dapat kita bayangkan, kalau pekerjaaan tidak selesai dalam 1 kali anggaran. Setiap tahun, ulang lagi menghitungnya anggaran yang bakal dikerjakan. Lihat lagi harga material, anggaran yang sudah dipatok sampai selesai misalnya 70 miliar bisa membengkak menjadi 100 miliar,” ujar laki yang suka senyum ini.
Alumni Pasca Sarjana Teknik Sipil Bung Hatta, Jurusan Manajemen Konstruksi ini, menuturkan apabila pekerjaan bisa diselesaikan dalam 1 kali anggaran, keuntungannya pihak jasa kontraktor bisa langsung bekerja tanpa ada gangguan dan masaalah yang dihadapai di lapangan, karena dia bisa fokus untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan.
Begitu juga dengan Pemda Padang Pariaman, sebagai penyedia anggaran. Tidak akan terjadi penambahan anggaran lagi. Soalnya sudah dihitung mulai dari awal sampai selesai dan meterial pun tidak ada perubahan kenaikan harganya.
Tetapi karena anggaran Pemda Padang Pariaman, kayak kain sarung, diangkat ke atas, nampak kaki di bawah, ditarik ke bawah, nampak kepala di atas, makanya terpaksa dikerjakan pada beberapa kali tahun anggaran.
Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman itu motif bangunannya dirancang, bergonjong seperti Kantor Bupati . Apabila selesai dikerjakan dan dioprasionalkan, akan bertambah ramai setiap harinya orang datang ke komplek IKK Paritmalintang.
“Kalau sekarang masih terlihat agak sepi suasananya, disebabkan belum semua perkantoran dibangun dalam komplek IKK ini,” tukuk Kadis termuda ini. (aa)
Discussion about this post