Panwaslu Solsel Telusuri Laporan Dua Anggota Panwascam Berjabatan Rangkap

SOLSEL, REPORTASEINVESTIGASI.com

Meskipun Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Solok Selatan, telah melantik 21 anggotan Pengawas Kecamatan (Panwascam) Selasa pagi (14/11) di Hotel Pesonal Alam Sangir.

Namun, dua orang anggota panwas tersebut bakal dievaluasi diinternal panwas kabupaten sebelum berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumbar. Terkait adanya laporan masyarakat bahwa ada Pendamping Lokal Desa (PLD) yang lolos seleksi administrasi hingga tes wawancara, dan sudah dilantik dengan puluhan panwascam lainnya.

“Apakah diperbolehkan atau tidak PLD jadi anggota Panwascam, nanti kita bahas dulu diinternal Panwas Kabupaten dan berkoordinasi Bawaslu Provinsi. Nanti, kita kabari,” ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, Ade Kurnia Zeli kepada Padang Ekspres, Selasa (14/11).

Diketahui adanya PLD desa masuk, atas  laporan masyarakat berupa sepucuk surat yang dilayangkan ke Panwaslu Kabupaten. Dan diterima menjelang pelantikan dan berisikan ada pendamping desa didalam struktur panwascam.

Meskipun begitu, dilihat aturan pemerintah belum ada pelarangan bagi Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD). Atau pun berupa surat yang dilayangkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (PDTT).

Hanya berupa himbauan secara lisan, namun tanpa ada surat yang diterima. Maka, panwas kabupaten tidak mengetahui adanya PLD desa jadi anggota panwascam yang sama-sama di gaji dengan APBN.

“Kalau ada larangan atau aturan lainnya tidak membolehkan, maka kita akan memberikan pilihan kepada dua orang panwascam yang berstatus PLD. Panwascam atau PLD,” tuturnya.

Syarat pendaftaran panwascam yang tertuang pada poin ke lima dan ke enam,  bersedia bekerja penuh waktu, dan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN/BUMD/BUMDes selama masa keanggotaan.

“Memang lewat media sudah dihimbau kementerian terkait, doble job akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kinerja. Dan bila memang tidak diperbolehkan nanti, maka mereka harus memilih diantara salah satu jabatan yang diemban,” ungkapnya.

Dengan kondisi demografi daerah yang luas dan sulit, maka optimalisasi dalam bekerja juga ditutut kepada Panwascam yang sudah dilantik tersebut. Apalagi dalam mencari PPL yang berkopeten dan menjadi tanggung jawab panwascam per nagari.

“Ini demi kinerja yang baik dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2019, dan ada beberapa titik yang berpotensi rawan. Profesional dan cerdas dalam berja, ini yang kita harapkan,” jelasnya.

Devisi Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan Panwaslu Solsel, Muhammad Ansyar, menambahkan, wilayah kecamatan yang cukup luas, maka panwascam betul-betul mencari PPL di nagari yang konsisten dalam bekerja pengawas pemilu.

“Dengan SDM yang ada, pengawasan di kecamatan diharapkan maksimal. Disisi geografi daerah, disitu tantangan bagi panwascam,” ucapnya.

Chairi Nazli Firmansyah, salah seorang PLD desa yang dilantik jadi Panwascam mengaku, secara aturan memang tidak ada yang mengatur harus mundur atau tidak boleh menjadi anggota panwaslu. Begitupun surat edaran dari Kemendes PDTT, dengan dasar itu ia mendaftar hingga dilantik jadi panwas.

“Jika ada aturan terbaru yang tidak memperbolehkan, maka saya akan memilih salah satu jabatan yang saya emban saat ini. Jadi PLD, maka berlaku SK saya hingga akhir tahun 2017. Dan belum ada informasi akan diperpanjang, sehingga saya memutuskan mendaftar sebagai anggota panwascam,” pungkasnya.

Sementara, Ketua KPU Solok Selatan, Muliadi, menjelaskan, pada Desember hingga Januari 2018, KPU kabupaten melakukanverifikasi parpol. Justru itu, komunikasi yang baik antar lembaga dan pihak yang berkopeten, termasuk panwas kabupaten dan kecamatan sangat di harapkan.

“Panwaslu saat ini sudah diberi wewenang, mulai melakukan pencegahan hingga kepenindakan. Maka kinerja yang baik dan profesional penyelenggara, termasuk Panwas sangat diharapkan. Demi suksesnya pemilu serentak,” tambahnya.

Sekdakab Solsel Yulian Efi mengatakan, pemilu serentak nantinya, agar dapat berjalan dengan baik. Serta diharapkan kinerja yang lebih profesional pihak penyelenggara, akan menjadi modal dasar dalam mewujudkan pemilu yang aman, jujur dan adil.

“Kita harap, Solsel bisa menjadi penyelenggara terbaik pemilu seperti tahun sebelumnya,” harapnya. (Deno)