Agam, RI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020, di Aula Utama Gedung DPRD Agam , Jum’at (1/11).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman, Marga Indra Putra, dan Irfan Amran. Hadir pada kesempatan itu Bupati Agam Dr.H Indra Catri, Sekda Agam Martias Wanto, Forkopimda, dan Anggota DPRD Agam serta Kepala OPD dan wartawan media cetak dan online
Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi DPRD Agam menyampaikan padangan terhadap Rancangan APBD 2020. Selain itu, fraksi-fraksi juga menyampaikan beberapa saran dan pendapat serta pertanyaan-pertanyaan menyangkut rancangan tersebut.
Seperti halnya Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Rinal Wahyudi, dimana fraksi tersebut meminta Pemda menjelaskan penyebaran pembangunan dibidang infrastruktur pertanian dan pekerjaan umum, karena melihat RAPBD 2020 telah terjadi penumpukan program dibeberapa tempat, sehingga berdampak kepada ketidak seimbangan pelayanan pemerintah.
Selain itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Safrudin menyarankan agar dapat meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat begitu banyak potensi yang belum maksimal baik dari segi pajak maupun retribusi terutama pajak setoran dan BPHTB.
Pandangan Fraksi Demokrat Nasdem yang dibacakan oleh Feri Adrianto menyampaikan penyusunan RAPBD 2020 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD periode 2016-2021. “Untuk itu, kami dari Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan sejauh mana dukungan anggaran dalam RAPBD 2020 terhadap capaian target program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD,” ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Henrizal mengharapkan nagari persiapan dan nagari yang mekar dapat menjadi nagari definitif dan tidak ada yang gagal. Ia juga meminta agar Pemda memprioritaskan nagari persiapan yang hampir habis masa persiapannya.
Sedangkan, Zulfahmi dari Fraksi Golkar menyampaikan karena masih adanya program-program yang terbangkalai atau belum tuntas seperti, drainase dan pengecoran halan dan bahu jalan, diharapkan TAPD dan Banggar DPRD untuk memperhatikan hal tersebut sehingga kesinambungan program akan terwujud.
Fraksi PPP melalui juru bicara Ridwan Suhaili menyebut bahwa tahun anggaran 2020 merupakan tahun yang berat karena pada tahun tersebut terdapat beberapa agenda nasional dan provinsi yang harus dilaksanakan, sementara kebutuhan daerah sangat tinggi dan diperkirakan mengalami deficit sebesar 124 miliar rupiah lebih.
“Untuk itu kami menyarankan pembangunan gedung perkantoran dan bagunan lainnya yang belum mendesak dan tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat banyak supaya dikaji ulang atau bahkan ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.
Sedangkan, Syafrizal dari Fraksi PBB Hanura Berkarya menyarankan agar memaksimalkan anggaran untuk pembangunan daerah 2020 yang terdiri atas 9 prioritas sebagaimana yang termuat dalam RKPD 2020. Adji
Discussion about this post