Pendirian Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB Untungkan Sumbar

Padang — Pendirian Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di Padang, Sumatera Barat menguntungkan masyarakat karena jika terjadi bencana penanggulangannya akan lebih baik dan lebih baik.

“Sumbar memiliki potensi bencana yang tinggi karena itu penanggulangan bencana yang baik adalah hal yang wajib. Karena itu adanya Balai Besar ini sangat menguntungkan bagi Sumbar,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu (8/9/2021).

Ia mengatakan akan memberikan dukungan penuh untuk peningkatan fasilitas Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di daerah itu seperti penambahan hibah lahan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI atas dukungan yang diberikan ada Sumbar,” ujarnya.

Sekretaris Utama (Sestama), Lilik Kurniawan mengatakan alih aset Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB sudah dilakukan sehingga ke depan pengelolaannya akan langsung di bawah BNPB.

Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB itu sekaligus untuk mendukung penanggulangan bencana untuk wilayah Sumatera.

Selain Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di lokasi ini rencananya juga akan dikembangkan menjadi Pusdalog Regional, pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan untuk memperkuat SDM.

Untuk itu BNPB masih membutuhkan tambahan hibah lahan sekitar 2 hektare lagi agar pembangunan bisa lebih maksimal.

Ia mengatakan dengan adanya Balai Besar Logistik dan Peralatan Regional ini, nantinya kesiapan SDM penanggulangan bencana di wilayah Sumatera akan lebih memadai dan profesional. Tentu juga mempersingkat jarak ketika terjadinya bencana di wilayah Sumatera.

“Kalau terjadi bencana logistik bisa didorong dari sini, tidak perlu menunggu dari Jakarta,” katanya.

Ketua Komis VIII DPR RI Yandri Susanto meminta BNPB untuk terus meningkatkan fasilitas dan kelengkapan logistik karena daerah yang dilayani adalah wilayah Sumatera.

Ia meminta BNPB juga juga terus berkoordinasi dengan Komisi VIII untuk penyempurnaan fasilitas yang vital untuk penanggulangan bencana itu.

(Rel)