MALANG — Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Malang, hari ini telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati Malang atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
“Kami sangat sependapat dengan harapan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, di mana Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa berupaya memacu kinerja Perangkat Daerah, utamanya dalam merealisasikan program-program pembangunan sebagaimana direncanakan di dalam RKPD Kabupaten Malang, sekaligus sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026,” ujar Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi M.M, Selasa (10/06/2025).
“Sehubungan dengan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 3 Juni 2025, maka pada kesempatan ini disampaikan jawaban atas saran, himbauan, dan tanggapan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disebutkan bahwa pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar 4 Triliun 766 Miliar 239 Juta 940 Ribu 72 Rupiah, sementara realisasi mencapai 4 Triliun 643 Miliar 958 Juta 517 Ribu 787 Rupiah 41 Sen atau sebesar 97,43%. Dalam hal ini pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan melakukan upaya-upaya optimalisasi potensi penerimaan, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, ” terangnya.
“Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pertama, Pendapatan dari sektor pajak, yang mana target sebesar 484 Miliar 666 Juta 164 Ribu 778 Rupiah telah terealisasi sebesar 526 Miliar 88 Juta 676 Ribu 835 Rupiah atau 108,55%. Secara umum, peningkatan tersebut sejalan dengan upaya optimalisasi dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah, ” imbuhnya.
Kedua, Dijelaskan bahwa alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 5 Triliun 34 Miliar 390 Juta 434 Ribu 60 Rupiah, dengan realisasi sebesar 4 Triliun 597 Miliar 21 Juta 251 Ribu 588 Rupiah 20 Sen, atau 91,31%. Secara teknis, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melakukan penanganan kemiskinan melalui sinergi program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah serta dukungan dari non government. Data kemiskinan yang digunakan di Kabupaten Malang adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Data Penduduk Miskin Ekstrem sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1616/35.07.013/2024 Tahun 2024.
Selanjutnya, menanggapi Pandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang terkait kinerja Pendapatan Daerah khususnya pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan target sebesar 49 Miliar 105 Juta 259 Ribu 793 Rupiah dan realisasi sebesar 27 Miliar 330 Juta 995 Ribu 876 Rupiah 55 Sen atau 55,66%.
2. Dalam hal ini, terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Malang yang hanya mampu menyetor 2,9 persen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat kami sampaikan penjelasan terkait dasar penentuan target pendapatan dan kontribusi serta kondisi BUMD tahun 2024.
Selanjutnya terhadap Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, Berkenaan dengan data ketersediaan pangan, terdapat perubahan metode perhitungan pada tahun 2023 di mana faktor pembagi adalah rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sedangkan faktor pembagi pada tahun 2024 adalah cadangan pangan ideal. Dengan perubahan metode perhitungan tersebut, data cadangan pangan Kabupaten Malang tahun 2023 dengan jumlah target 53,100 Ton telah terealisasi 53,212 Ton atau capaian 100,20%.
Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja atau penyerapan anggaran untuk meminimalisasi SILPA, maka akan terus dilakukan langkah-langkah konkret mendorong percepatan penyerapan anggaran oleh seluruh Perangkat Daerah, melalui monitoring, evaluasi dan asistensi secara periodik. Selain itu, upaya-upaya percepatan realisasi anggaran akan terus dilakukan di antaranya melalui percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola keuangan, serta pengadaan barang dan jasa, optimalisasi belanja melalui e-katalog, mekanisme pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik atau kemajuan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun, serta percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Berkaitan dengan Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya, dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bahwa Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik untuk mencapai sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan SPM. Oleh karena itu, alokasi anggaran diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai Nasional Demokrat dapat disampaikan hal-hal berikut, berkenaan dengan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen dan terus berupaya agar belanja daerah khususnya belanja bantuan sosial, benar-benar dapat membawa dampak manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam pengurangan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur. Di antaranya dalam penyusunan program, lebih fokus dan prioritas pada upaya yang berdampak nyata bagi masyarakat dengan berlandaskan pada aspirasi masyarakat dan perencanaan berbasis bukti/data (Evidence-Based Planning), mengoptimalkan implementasi penganggaran berbasis kinerja yaitu tidak sebatas pada output, namun juga capaian yang terukur pada outcome dan impact-nya. Selanjutnya, juga akan terus dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana program/kegiatan, serta penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, berkenaan dengan Pandangan Umum FRAKSI PKS, HANURA, dan DEMOKRAT, dapat disampaikan bahwa luasnya wilayah Kabupaten Malang menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan infrastruktur sampai dengan desa terpencil. Oleh karena itu, konektivitas jalan, pemenuhan layanan dasar dan perluasan jaringan internet merupakan salah satu fokus pemerintah karena diharapkan menjadi pengungkit perekonomian. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Malang tetap berkomitmen dalam meningkatkan kemajuan wilayah termasuk wilayah pinggiran dan desa terpencil. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang sedang berupaya melakukan mapping ketimpangan spasial pendidikan dan kesehatan berbasis lokus dan kebutuhan serta memanfaatkan data kemiskinan untuk penentuan sasaran.
“Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan program-program prioritas secara efektif dan tepat sasaran, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif, serta terukur, dengan mengusung tema pembangunan tahun 2024 yaitu : Mewujudkan Keselarasan Pembangunan Ekologi Secara Berkelanjutan (Termasuk Infrastruktur dan Green Economy),” tutup Bupati Malang. (IRA PD)
Discussion about this post