Sarolangun — Ratusan surat SPD2 diduga kuat beredar di bidang perbendaharaan BPKAD Sarolangun selama tahun 2024 ini. Hal itu mengindikasikan maraknya dugaan pungli bercokol di dinas tersebut. Tak pelak ditaksir uang haram yang beredar di sana bisa mencapai total puluhan juta rupiah.
Menengarai hal ini, Kepala BPKAD Sarolangun yang kembali dikonfirmasi wartawan terkait berapa total jumlah SP2D yang dikeluarkan BPKAD untuk mencairkan anggaran selama tahun 2024, tak kunjung digubris.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BPKAD tidak membantah atas adanya dugaan itu. Hanya kali ini, Kepala BPKAD terkesan enggan banyak bicara.
“Wah aku no coment, Bang. Yang jelas saya tidak pernah memerintah kawan kawan untuk meminta duit dan melarang meminta minta duit ke rekanan, atau bendahara yang ngurus SP2D,” pungkas Kepala BPKAD.
Anehnya, Kaban BPKAD justru membuka diri menawarkan bantuan kepada wartawan media ini, jika ingin dibantu dan jika masih ingin berteman.
“Kalau masih ingin berkawan, mau minta bantuan sebatas bisa, saya bantu, tapi pas saya tidak bisa bantu, ya minta maaf,” kata Kaban kembali.
Lantas ia menambahkan pula, jika ada yang ingin disampaikan, jika ia sedang di kantor silahkan temui langsung, jangan melalui WhatsApp.
“Kalau ada yang ingin diomongkan, ke kantor ketemu langsung saja, jangan lewat WA,” timpalnya sedikit berdialeg daerah, Rabu (06/11/24) via WhatsApp.
Usai berikan jawaban singkat tersebut, WA Kaban BPKAD mendadak langsung tidak aktif, status percakapan langsung centang satu, sekira pukul 10.07 Wib.
Terpisah, salah seorang rekanan aktif yang enggan disebutkan namanya, dan juga mantan pengelola anggaran di Pemkab Sarolangun membenarkan pemberitaan sebelumnya dari media. “Cocok berita tu, gas kan, Bang,” tukasnya.
Lantas ia menambahkan, setuju dengan pemberitaan itu agar berefek jera. “Lanjutkan biar ada efek jera. Dinas juga perlu diberitakan,” tandasnya amat setuju dipublikasi soal berita dugaan pungli di BPKAD Sarolangun.
Lebih lanjut dijelaskan, anggaran yang dicairkan BPKAD sewaktu proses pencairan selalu dipotong. “Yang penting cair, potong atas dikit,” pungkasnya terkesan pernah alami hal tersebut.
Amat disayangkan, hingga berita ini tayang, berapa jumlah pasti SP2D yang diterbitkan BPKAD di tahun 2024, seperti yang ditanyakan wartawan ke Kaban BPKAD belum ada jawaban. Sejauh ini juga, belum ada tindakan tegas dari Kaban BPKAD terkait adanya dugaan isu pungutan oleh oknum stafnya. (Pen)
Discussion about this post