Zakirman St. Sinaro : Pemkab Agam Tidak Bisa Lepas Tangan dari Persoalan Jalan Provinsi dan Nasional

Agam — Salah satu topik debat terakhir pada persoalan kondisi jalan provinsi dan nasional yang sempat mencuat, karena berasa di wilayah administratif Kabupaten Agam, pemerintah daerah tidak lepas tangan. Harus ada peranan dari Pemkab Agam, meski bersifat konsultatif, untuk menanggulanginya.

Pada sesi debat menyangkut kondisi jalan provinsi dan negara di kabupaten Agam, paslon nomor urut 2 Benni-Iqbal memberikan jawaban tegas menjawab, harus ada “campur tangan” Pemkab. Agam.

Sebagaimana diketahui, kondisi di banyak ruas jalan provinsi dan nasional di Agam, banyak yang memprihatinkan, karena mengganggu kelancaran arus lalulintas. Yang paling anyar kondisi ruas jalan dari Pakan Sinayan ke Simpang Malaklak bisa dikatakan parah, terutama saat pengalihan arus lalulintas dari Si cincin ke Bukittinggi, akibat bencana alam di Silaiang.

Menurut Benni, Pemkab Agam harus mengambil langkah antisipatif. Baik dengan pemprov Sumbar maupun pusat, bisa melakukan konsultasi agar jalan ini bisa diperhatikan dan diperbaiki.

“Karena berada di wilayah administratif Agam dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat, maka Pemkab Agam bisa melakukan konsultasi dan lobi, baik dengan pemprov maupun pusat. Itu bisa dilakukannya bersama Iqbal kalau dipercaya masyarakat dan bisa menjadi mulus,” tegas Benni.

Sedang Iqbal menilai, dengan buruknya kondisi jalan provinsi dan nasional, akan menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan, khususnya bagi masyarakat Agam. Ini juga berdampak terhadap ekonomi daerah dan masyarakat sendiri.

“Kalau jalan buruk kondisinya, kendaraan yang melewati jadi tidak lancar. Minimal dihitung dari pemakaian BBM bisa lebih banyak, dan kurang lancarnya mobilitas terutama menyangkut transportasi hasil bumi,” tegas Iqbal, mantan anggota DPR-RI ini.

Tokoh masyarakat Tanjuang Raya Zakirman St. Sinaro lebih menekankan, penanganan infrastruktur di wilayah Agam, tidak perlu dilihat dari statusnts, apakah milik provinsi atau nasional sekali pun.

“Pemkab Agam tidak bisa lepas tangan. Karena selain berada di wilayah administratif Agam, dampaknya jelas dirasakan oleh masyarakat daerah ini. Selain BBM, dampak lainnnya adalah persoalan waktu tempuh jelas lebih lama,” tutur tokoh itu. (Pon)