Pariaman — Wali Kota Pariaman, Yota Balad, memaparkan kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Pariaman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat (Sumbar). Rakor tersebut digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rakor strategis ini dibuka langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya, Yota Balad menyampaikan bahwa berdasarkan pemutakhiran data serta kajian teknis terbaru, estimasi kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Pariaman diperkirakan mencapai Rp589 miliar.
“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan lintas OPD, total nilai kerusakan fisik akibat bencana mencapai sekitar Rp497 miliar,” ungkap Yota Balad.
Ia merinci, kerusakan tersebut meliputi sektor perumahan sekitar Rp6,8 miliar, sektor infrastruktur Rp452 miliar, sektor ekonomi Rp17,6 miliar, sektor sosial Rp12,6 miliar, serta lintas sektor sekitar Rp7,9 miliar. Nilai kerusakan ini merupakan estimasi biaya untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi fisik agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana.
Selain kerusakan fisik, bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp499 miliar. Kerugian tersebut disebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, seperti hilangnya pendapatan sektor UMKM dan perdagangan, sektor pertanian dan perikanan, gangguan layanan publik dan pendidikan, layanan kesehatan, serta sektor pariwisata.
Berdasarkan akumulasi nilai kerusakan dan kerugian tersebut, serta mempertimbangkan kebutuhan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana, Pemerintah Kota Pariaman menyusun kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar. Fokus penanganan diarahkan pada perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak, termasuk relokasi rumah yang berada di sepanjang aliran sungai.
Untuk sektor infrastruktur, pemulihan akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pelayanan transportasi, penyediaan air minum, sumber daya air, dan irigasi. Sementara itu, pemulihan sektor ekonomi dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi usaha masyarakat guna mengembalikan aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi, termasuk subsektor pariwisata.
Kebutuhan dana R3P tersebut akan diusulkan melalui dukungan APBD Kota Pariaman, APBD Provinsi Sumbar, APBN, serta sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu berdampak pada sekitar 7.661 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Berdasarkan pendataan, sebanyak 2.377 rumah terdampak atau terendam, dengan rincian 45 unit rumah rusak dan 10 unit rumah harus direlokasi.
Selain permukiman, bencana juga mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur vital, antara lain 13 ruas jalan, 4 unit jembatan, 15 unit fasilitas keselamatan jalan, 6 unit drainase jalan, serta 2 unit sarana transportasi laut. Kerusakan juga terjadi pada gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, hingga ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan.
Yota Balad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga dibarengi dengan penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran. BNPB siap mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak melalui kementerian terkait,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan bahwa R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur, sehingga Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (Erwin)
Discussion about this post