Dharmasraya – Di tengah gencarnya program efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemimpin baru, publik dikejutkan oleh diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasil audit APBD kabupaten dharmasraya tahun 2024 hal ini dinilai sangat janggal. Mengingat masih banyak “piring kotor” warisan masa lalu yang belum tersentuh, apalagi dibersihkan.
Pemimpin baru tersebut, yang belum genap setahun menjabat, berulang kali menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, di balik retorika efisiensi dan perampingan program, muncul pertanyaan bagaimana mungkin opini WTP bisa diraih ditengah carut marutnya pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset yang tidak jelas.
Menanggapi hal itu Ketua Himpunan Aspirasi Masyarakat Peduli Dharmasraya (HAMPD) Indra Kusuma,.SH, MR mengatakan di palau punjung Kamis ( 22/5/2025). Katanya opini WTP seharusnya tidak hanya dilihat sebagai capaian administratif semata. “WTP itu seperti laporan dapur bersih, tapi kita semua tahu masih banyak piring kotor yang disembunyikan di bawah wastafel,” ujar ketua badan peneliti indenpendent (BPI) dharmasraya.
Masih segar dalam ingatan publik, sejumlah temuan audit sebelumnya menunjukkan berbagai penyimpangan anggaran, proyek mangkrak, hingga tumpang tindih program. Namun kini, laporan keuangan pemerintah justru mendapat stempel “bersih”, tanpa catatan yang berarti,” timpalnya.
WTP yang diberikan di tengah proses bersih-bersih anggaran ini memunculkan dugaan bahwa penilaian administratif kadang tak sejalan dengan realita birokrasi yang masih berbenah. Masyarakat pun menantikan, apakah ini pertanda kemajuan reformasi, atau hanya “cat semprot” yang menutupi karat lama,” tukas harimau compo suku piliang itu dengan nada agak sedikit kecewa.
Menurut birokrat senior yang pernah menjabat sebagai sekdakab dharmasraya Benni Muhktar. Opini WTP itu hal yang wajar karena menyangkut penyajian audit akutansi itu sudah benar, Namun, kalau ada temuan audit BPK yerkait dengan piring kotor apakah sudah ditindak lanjuti atau belum. Jika tidak perlu dipertanyakan,” pungkas pamong senior itu.SP
Discussion about this post