Kota Pariaman – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, di Aula Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (5/8/2025).
Rakor dengan tema Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Barat ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD se Sumbar termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad dan Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim. Menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Restuardy Daud dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka rakor tersebut mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar pertemuan rutin, namun ini menjadi ajang penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang adil, merata, dan berkualitas.
Mahyeldi menegaskan pentingnya menjadikan SPM sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan di daerah. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, semua harus mengacu pada pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“ SPM harus masuk secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ,” imbuh Mahyeldi.
Ia mengajak seluruh bupati, walikota dan jajaran OPD serta DPRD untuk menjadikan SPM sebagai prioritas dan substansi utama dalam perencanaan pembangunan.
“ Kita tidak sedang berbicara tentang angka, indikator atau pelaporan semata, namun kita memastikan bahwa negara tidak absen dalam memikirkan rakyatnya, mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan hari ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh meraka yang paling membutuhkan ,” ujar mantan Walikota Padang ini.
Mahyeldi mengajak seluruh kepala daerah untuk tidak menjadikan SPM sebagai beban administratif, tetapi sebagai alat transformasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi rakyat, sehingga keberadaan pemerintah betul-betul dirasakan oleh rakyat.
“ Mari kita jadikan kabupaten/kota di Provinsi Sumbar menjadi provinsi terbaik dalam penerapan SPM secara menyeluruh, inklusif dan berkeadilan. Rakor ini bukanlah penutup dari proses melainkan awal gerakan kolektif yang lebih kuat, lebih terarah dan lebih berdampak. Komitmen bupati dan walikota adalah pijakan utama untuk keberhasilan kita semua,” ujarnya.
“Kami berharap rakor ini tidak berhenti pada diskusi dan seremonial saja, namun ada tindak lanjut dan aksi nyata di daerah masing-masing, jangan biarkan satupun rekomendasi hari ini mengendap tanpa eksekusi,” tegas Mahyeldi.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa capaian SPM di Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan sejak 2019.
“Dari 60 persen, kini kita sudah di angka 98 persen pada tahun 2024. Ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 87,8 persen,” jelasnya.
Ia mengatakan, capaian itu bukan hanya berkat kerja Pemprov, tapi juga hasil sinergi dan kerja keras seluruh kabupaten/kota.
Tiga daerah yaitu Provinsi Sumbar, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh sudah menuntaskan SPM secara paripurna. Sementara daerah lainnya sudah berada di kategori “tuntas madya” alias di atas 90 persen.
Namun, ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian, terutama di sektor kesehatan di beberapa daerah yang masih di bawah rata-rata nasional, seperti Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Secara nasional, Sumatera Barat saat ini berada di peringkat ke-7 dalam pelaksanaan SPM. Ini menjadi prestasi membanggakan, tapi juga tantangan untuk bisa terus memperbaiki diri.
Acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan penandatangan komitmen bersama antara Pemprov Sumbar, Kabupaten, Kota dan DPRD se-Sumbar. (Erwin)
Discussion about this post