Kota Solok – Dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar dan bupati/wali kota se Sumatera Barat mengikuti Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansarullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Kamis (6/10) di Hotel Balairung Jakarta.
Rapat koordinasi itu guna mendukung prioritas nasional sesuai Tema RKP Tahun 2023. Salah satunya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengentasan kemiskinan. Rakor tersebut menghadirkan Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI serta Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada pada posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatera. Walau demikian, penurunan angka kemiskinan hingga nol persen menjadi prioritas pemerintah Sumbar.
“Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nol persen pada tahun 2030 sesuai dengan SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 – 2024). Target ini harus didukung oleh semua elemen,” sebut Mahyeldi.
Menurutnya, Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Untuk penanganannya, pemerintah daerah harus komit dengan melakukan sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumatra Barat.
Gubernur menyebutkan, banyak yang berpikir keliru soal kemiskinan, dimana kemiskinan dianggap sebagai bagian dari takdir hidup. Padahal, ulasnya, miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat untuk mengubahnya.
Sementara itu, Ketua TKPK Provinsi Sumbar, Audy Joinaldy mengaku sangat optimis dengan penanggulangan kemiskinan. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang bukan mengandalkan manufaktur dan industri, tapi angka kemiskinannya bisa rendah.
“Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak ke arah yg baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yg sangat penting, salah data bisa salah program,” tegas wagub. (**)
Discussion about this post