Padang – Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi bersama ketua KPK RI, Komjen Pol (purn) Firli Bahuri, Selasa (21/6). Selain Wako, rapat diikuti seluruh kepala daerah di Sumatra Barat.
Selain kepala daerah, seluruh sekretaris daerah dan inspektur daerah turut mengikuti arahan soal upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dari Kota Solok, hadir langsung Sekda, Syaiful Rustam dan Inspektur daerah, Kenfilka.
Di hadapan seluruh kepala daerah, Ketua KPK, Firli Bahuri mengingatkan peran dan fungsi penting para kepala daerah. Mulai dari mewujudkan tujuan negara, menjaga dan menjamin stabilitas politik dan keamanan. Kemudian menjamin keselamatan seluruh masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha.
Selanjutnya, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Firli berharap, kepala daerah dapat memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi.
Menurut Firli Bahuri, ada tujuh indikator pembangunan nasional yang perlu menjadi perhatian kepala daerah. Diantaranya ; angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita serta angka genio ratio.
Untuk mewujudkan pembangunan nasional, KPK terus melakukan pemberantasan korupsi. Langkahnya mulai dari pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan serta pendekatan penindakan. KPK juga telah bekerjasama dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.
“Survei Penilaian Integritas (SPI) juga telah dilakukan oleh KPK, Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 7 dengan angka indeks SPI sebesar 75,44 persen. Survei ini dilakukan kepada individu, institusi dan kementerian lembaga,” terang Firli Bahuri
Ia berharap, seluruh kepala daerah dan aparatur di Sumatra Barat tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tetap mencegah segala bentuk praktek-praktek korupsi. Terutama di lingkungan birokrasi yang sangat rentan dengan ancaman korupsi. (cha)
Discussion about this post