Padang Panjang — Baru baru ini, Wali Kota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menggelar rapat awal tahun bersama Wakil Wali Kota Drs. Asrul, Sekdako Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkup Pemko.
Dalam rapat, orang nomor satu di Kota Serambi Mekah itu meminta seluruh OPD tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan, di dinasnya masing-masing.
Ia meminta awal Februari, seluruh OPD segera melaksanakan kegiatan diawali, perencanaan yang saksama di Januari ini.
Seluruh OPD juga diminta memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Buat perencanaan pelaksanaan kegiatan secara detail, laksanakan tepat waktu. Koordinasi intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk pelaksanaan tender,” kata Fadly Senin, 2 Januari 2023 saat menggelar rapat di Hall Lantai III Balai Kota setempat.
Di samping itu, ia juga berharap OPD hendaknya selalu bersemangat melahirkan berbagai inovasi serta menjadi pionir terhadap inovasi tersebut. Sehingga, menginspirasi bagi daerah lain.
Wako Fadly juga menekankan percepatan Satu Data, mendukung Pemerintah Pusat terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Itu merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.
Lanjut, ia katakan kebijakan itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia meminta masing-masing pemerintah di kelurahan bisa berperan aktif dalam penanggulangan inflasi.
Meski Padang Panjang berada pada kondisi deflasi, gerakan penanggulangan inflasi seperti menanam cabai terus dipertahankan, dimonitor dan terpenting harus bisa berperan aktif terhadap penanganan stunting.
“Baik penanganan inflasi dan stunting digaungkan lewat media sosialnya masing-masing, memberikan energi positif dan saling berlomba untuk Padang Panjang yang lebih baik,” sebutnya.
Camat dan lurah, kata Fadly, harus tahu dan paham terhadap semua program visi misi Pemko. Agar sampai kepada lingkungan masyarakat di tingkat RT.
Program di atas diantaranya program BPJS Ketenagakerjaaan, serta BPJS Kesehatan.
“Informasi harus sampai ke masyarakat. Terus diingatkan di berbagai kesempatan. Agar, masyarakat paham terhadap program itu,” ujarnya.
Kepada Dinas Pol PP dan Damkar, serta Dinas Perhubungan (Dishub), Fadly menginstruksikan gerakan ketertiban umum di pasar serta pengaturan parkir.
Ia minta, agar Pol PP bersama Dishub ada setiap hari, dan berposko di Pasar.
Untuk kepala OPD, harus bisa menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan. Seperti anggota dewan, maupun kementerian. Kemudian, tetap berkomitmen anti KKN. “Jangan dilanggar,” tutupnya. (Spa)
Discussion about this post