Wabup Pessel Minta Wali Nagari Melaporkan Data Potensi Secara Akurat

PAINAN – Agar kebenaran dan keakuratan data potensi nagari bisa terupdate sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan, maka kepada wali nagari diminta agar terus melakukan pendataan secara berkala.

Hal itu disampaikan karena kebenaran dan keakuratan data potensi nagari berpengaruh besar terhadap rencana pembangunan daerah secara umum.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar, Senin (4/1).

Disampaikannya bahwa pemekaran nagari yang dilakukan daerah itu pada tahun 2011 lalu dari 76 nagari menjadi 182 nagari, telah memberikan perubahan secara umum terhadap data potensi yang dimiliki.

Perubahan data itu juga terjadi seiring dengan dilakukanya pengembangan dan pembangunan berbagai infrastruktur dari tahun ke tahun.

“Agar keakuratan potensi data tetap terjamin, maka kepada semua wali nagari diminta agar mengupdate setiap perkembangan pembangunan yang dilakukan,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa kemajuan pembangunan sebuah daerah bukan saja dilihat pada kondisi fisik pembangunan di pusat kabupaten.

“Tapi sejauh mana pembangunan itu menyentuh dan merata sampai ke pelosok nagari sesuai potensi yang dimiliki. Agar tepat sasaran, maka up date data potensi sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan harus dimiliki oleh semua nagari,” ingatnya.

Disampaikannya bahwa sekarang jumlah pemerintahan terendah di daerah itu ada sebanyak 182 nagari. Dengan jumlah yang bisa dikatakan terbanyak di Sumbar sebagaimana saat ini, maka pemerataan pembangunan dan pendekatan pelayanan akan lebih maksimal.

“Tapi semua itu harus seiring dengan pelaporan potensi melalui profil nagari yang disusun secara akurat dan teruji. Sebab data yang di rekayasa akan menimbulkan kekeliruan dalam menempatkan pembangunan di masyarakat,” ingatnya.

Ditambahkannya bahwa mendata potensi yang akurat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab wali nagari. Tapi juga memerlukan peran masyarakat sesuai potensi lingkungan yang mereka tempati.

“Sebab tujuan pemekaran pemerintahan nagari sebagaimana dilakukan Pessel pada tahun 2011 lalu adalah bagaimana percepatan pembangunan dan pelayanan benar-benar menyentuh pada semua masyarakat secara merata,” tutupnya. (Robi)