Dharmasraya– Setelah mencuatnya dugaan pungutan liar dalam pencairan dana sertifikasi guru yang disinyalir disetor kepala sekolah kepada oknum di Dinas Pendidikan, situasi di internal dinas semakin memanas. Bukannya ada klarifikasi yang menenangkan, justru kini Dinas Pendidikan terlihat kasak kusuik mencari pembenaran dan bukan solusi.
Sejak berita itu keluar sejumlah kepala sekolah terlihat lebih banyak bungkam dari pada bicara ,terkesan takut dengan resiko jabatan terancam sirna. Beberapa kepala sekolah mengaku hanya menjalankan “perintah atasan”, sementara yang lain memilih menutup rapat mulutnya. Di sisi lain, para guru yang merasa dirugikan mulai kehilangan kesabaran.
“Awalnya kami takut bicara. Tapi kalau begini terus, seolah-olah kami yang salah. Padahal kami hanya diminta setor lewat kepala sekolah,” ujar salah satu guru SMP negeri di kecamatan sungai rumbai yang meminta namanya untuk dirahasiakan.
Kondisi ini membuat jajaran Dinas Pendidikan terlihat tidak solid. Beberapa pejabat bahkan saling lempar tanggung jawab dalam berbagai pertemuan internal. “Sudah mulai tidak kondusif. Yang satu bilang tidak tahu, yang lain merasa disudutkan. Jadi kusut semuanya,” ujar seorang staf dinas yang ditemui di luar kantor.
Para guru dan masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus membersihkan dunia pendidikan dari praktik-praktik yang mencederai integritas dan profesionalisme guru.
Dari informasi salah seorang Ex guru SMPN kecamatan Sungai Rumbai mengirim pesan melalui WhatsApp pribadinya setelah membaca berita dari salah satu media online membenarkan. Kata dia persoalan tersebut sejak dari dulu, ketika itu dirinya mengajar dan belum pensiun ” kami lai tau memang sarupo itu tapi guru ko maleh
mangecek,”timpalnya.
Bayangkan untuk memasuakan bahan saja ke dinas pendidikan bayar Rp 100 per orang, saat itu sertifikasi belum diterima dan memasukan berkas” kami menyusun bahan sertifikasi saja bayar Rp 100 dan yang dia sebutkan itu nyata, kadisdiknya masih bobby, tapi bobby menerima kita tidak tahu,”cuitannya dalam WhastApp.
Setelah dikonfirmasikan ke kabid pembinaan ketenagaan (PK) Zulfahmi,SPd menjelaskan saat ini data yang dihimpun jumlah sekolah dasar negeri (SDN) dan swasta 172, untuk SMPN dan swasta berjumlah 40 sekolah.
Dari jumlah tersebut guru yang menerima sertifikasi untuk SDN dan tenaga pengajar di sekolah swasta sebanyak 1140 orang. Selanjutnya untuk SMPN dan swasta berjumlah 423 orang dan sekolah penunjang TK 84 orang.
Setelah keluarnya berita terkait dugaan sertifikasi guru Sabtu (31/05/2025) dan pada
Senen (2/06/2025) kadisdik dharmasraya Bobby P. Reza, S.STP, M.Si melakukan klarifikasi melalui salah satu media online. Dalam klarifikasi tersebut, ia membantah tidak ada aliran dana ke dinas pendidikan.
Dalam keteranganya dimedia onlene menyatakan itu tidak benar, dalam hal ini praktik pungutan liar dan menyebut pemberitaan sebelumnya tidak akurat serta menyesatkan. Klarifikasi ini dinilai sebagai upaya mencari pembenaran di tengah kegaduhan yang timbul.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam polemik. Sejumlah pihak menilai perlu adanya investigasi oleh Bupati Annisa Suci Ramadhani melalui Imspetorat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sertifikasi guru.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada yang memberikan pernyataan resmi dan terbuka di depan publik. Kendati ada batahan atau pembenaran di salah satu media oline itu bukan berarti bukan salah satu dari solusi. Dan ini menujukan ketidak piawaian dalam menyikapi masalah yang sedang disorot. SP.
Discussion about this post