Usai Disentil DPRD, Inspektorat Pessel akan Proses Pengelola Dana Desa yang Bermasalah

Pessel – Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, bakal memproses Wali Nagari setempat, yang terindikasi bermasalah terkait pengelolaan dana desa.

Demikian disampaikan Kepala Inspektorat Pessel, Ahda Yanuar kepada wartawan mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi untuk menyikapi kasus tersebut, setidaknya mengumpulkan data untuk memprosesnya sesuai perundang-undangan.

“Kami lagi koordinasi untuk menyikapi terkait persoalan kasus ini,” ujarnya.

“Kepada masyarakat agar bersabar. Ia mengaku bakal memproses sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. “Sebaiknya tunggu saja, karena masih dalam proses,” pintanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mendesak inspektorat memanggil dan memeriksa wali nagari di daerah setempat yang terindikasi bermasalah terkait pengelolaan dana desa.

Menurutnya, kalau itu laporan masyarakat, inspektorat harus memanggil wali nagari yang bermasalah ini. Karena, uang negara harus jelas pengunaan dan aturannya, dikatakan Jamalus Yatim,

Munculnya berbagai persoalan terhadap dana desa di sejumlah nagari, dinilai karena lemahnya pengawasan. “Padahal, Pessel merupakan penerima dana desa terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumbar,” tuturnya.

Jamalus Yatim juga menambahkan, penggunaan dasa desa di tiap nagari mesti harus tepat sasaran, sesuai ketentuan dan perundang-undangan. “Apalagi, selama ini banyak pengaduan terkait persoalan alokasi dana dari APBN itu,” ucapnya.

Berdasarkan data DPMNP2KB Pesisir Selatan, tahun ini Pessel kembali mendapatkan dana desa Rp. 179 miliar. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 166 miliar.

Terkait persoalan adanya indikasi nagari permainkan dana desa, pihaknya bakal memanggil inspektorat untuk mengaudit seluruh keuangan nagari yang diduga bermasalah.

“Ini sangat kita sayangkan. Inspektorat harus jeli terhadap persoalan-persoalan anggaran di nagari,” terangnya.

“Nanti akan kami undang inspekporat untuk hearing. Karena saat ini, sudah ada laporan dari masyarakat,” tutupnya Jamalus Yatim. (Robi)