PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) undang perwakilan 5 (lima) kementerian untuk rapat bersama guna membahas sejumlah permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada (29/2) nanti.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan di Mentawai, dimana saat ini daerah tersebut masih berstatus daerah tertinggal sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
Menurut Mahyeldi, ada dua hal yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, pertama terkait dengan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi dan yang kedua, terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dua hal tersebut, sambung Mahyeldi, sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur sehingga akan sulit jika hanya ditangani oleh Pemerintah Daerah.
“Permasalahan Mentawai itu cukup kompleks, sehingga perlu penyelesaian dengan skala kewenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi nanti kita juga mengundang pihak kementerian,” ungkap Gubernur Mahyeldi di Padang, Jum’at (23/2/2024).
Adapun rincian lima kementerian yang diundang Pemprov Sumbar tersebut antara lain, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mahyeldi berharap, masing-masing kementerian berkenan untuk mengutus perwakilannya.
“Selain pihak kementerian, kita juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar. Diharapkan melalui rapat tersebut akan lahir solusi konkret untuk kemajuan Mentawai kedepan,” ucap Mahyeldi.
Senada dengan Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar, Medi Iswandi juga mengatakan untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Pusat. Sebab, permasalahannya cukup mendasar dan membutuhkan intervensi lintas kementerian.
“Permasalahan utama di Mentawai adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting. Disamping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumatera Barat Tahun 2023, dari 43 desa di Mentawai, 8 desa diantaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan 3 desa kategori mandiri. Sehingga penanganannya perlu intervensi dari Pemerintah Pusat,” jelas Medi Iswandi.
Medi Iswandi juga mengungkap alasan, kenapa rapat koordinasi tersebut digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai atau tidak diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi. Menurutnya, hal itu bertujuan agar para peserta dapat merasakan secara langsung beratnya kondisi kehidupan masyarakat di Mentawai.
“Diprediksi total peserta rapat berjumlah sebanyak 300 orang, rata-rata dari mereka adalah para pengambil kebijakan di instansinya masing-masing. Kita berharap, setelah merasakan langsung kondisi kehidupan di Mentawai nanti, akan ada solusi nyata dari para peserta rapat,” pungkas Kepala Bappeda Sumbar tersebut.
Selain dihadiri oleh perwakilan kementerian dan instansi vertikal, rapat koordinasi tersebut juga akan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (adpsb/Busan)
Discussion about this post