Sawahlunto — Upaya penurunan stunting, sarana penunjang Puskesmas Pembantu dan kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kembali jadi sorotan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Sawahlunto pada rapat paripurna tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati, Senin (21/7/2025) itu, anggota Fraksi PPP DPRD Kota Sawahlunto Revanda Vininta menyatakan pandangan akhir fraksinya menyatakan terhadap informasi kondisi Puskesmas Pembantu 70 persen dalam kondisi sangat butuh perbaikan, serta adanya informasi petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu yang dibebani biaya dalam pemakaian fasilitas.
Pada rapat paripurna yang juga dihadiri Walikota Sawahlunto Riyanda Putra itu, Revanda berharap kepala daerah untuk segera cross cek kelapangan untuk mengklarifikasi kondisi tersebut.
Fraksinya berpendapat, hal ini akan sangat berpengaruh dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita nantinya.
Tak hanya fraksi PPP, Fraksi NasDem-Demokrat DPRD Kota Sawahlunto yang disampaikan Idrayeni menyatakan fraksinya menilai capaian realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 98,40 persen sangat jauh berkurang, dibandingkan tahun 2023 sebesar 105,405.
Dalam hal ini tentu perlu dievaluasi supaya pencapaian pendapatan daerah tahun 2025 dapat dimaksimalkan. Senada dengan itu, belanja daerah terealisasi 91,29 persen.
Tentunya, fraksinya berharap pada APBD Tahun 2025 lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran, terutama yang bersentuhan langsung kepada kesehatan masyarakat.
“Apalagi dengan maraknya pelaku penyimpangan seksual (LGBT) sampai ke tingkat SMP, resiko HIV maupun kesehatan reproduksi tentu tanggungjawab bersama sehingga perlu penanganan serius oleh pemerintah daerah baik pencegahan, pendekatan hukum, penanganan psikologi dan rehabilitasi yang membutuhkan kerjasama lintas sectoral seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD PPA dan Satpol PP,” kata Idrayeni.
Selain itu, kata Idrayeni, dinas ini harus melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan, di samping sudah terakreditasi berbentuk UPTD tentu pelayanan di Puskesmas wajib ditingkatkan, janggal rasanya, jika di beberapa Puskesmas masih terlihat kekurangan obat-obatan, termasuk kerusakan 70 persen Puskesmas Pembantu (Pustu) perlu dianggarkan pada perubahan APBD 2025 nanti.
Terkait upaya penurunan stanting, Fraksi PAN-PKB Kota Sawahlunto Fatrio Naldi menyatakan fraksinya merasakan gerakan atau upaya untuk menekan/menurunkan dan mencegah kasus stunting, agak menurun.
Bahkan dilihat dari capaian daerah lain peringkat kota Sawahlunto menurun. Karena itu kita tidak boleh mengendor apalagi berhenti melakukan program penurunan angka stunting.
Ada laporan, sebut Fatrio Naldi, bahwa petugas Pustu yang ditunjuk dan tinggal di Pustu tersebut berkewajiban atau dipotong gajinya sebagai pembayaran sewa rumah dinas.
Fraksinya berharap laporan ini tidak benar, tapi kalau benar mohon untuk tidak diberlakukan lagi. Karena petugas Pustu tinggal di Pustu Untuk dapat melakukan pelayanan selama 24 jam terhadap warga masyarakat yang membutuhkan.
Selain fraksi PPP, Fraksi NasDem-Demokrat turut menyampaikan masukan dan saran pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kota ini, juga fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN-PKB dan fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera menyetujui Ranperda Laporan Tertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029. (Inv.02)
Discussion about this post