PAINAN – Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menyatakan transmigran sebagai pahlawan dari pinggir, karena mampu mendukung kemajuan pembangunan daerah, termasuk Transmigrasi Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Bahkan, transmigrasi Lunang Silaut kini masuk dalam 52 prioritas pembangunan nasional. Satuan pemukimannya telah bertransformasi menjadi kecamatan dan tercatat sebagai salah satu pusat kegiatan penopang ekonomi daerah di kawasannya.
“Saya atas nama pemerintah dan pribadi menyampaikan penghargaan tertinggi pada kepada seluruh pejuang dan penggerak transmigrasi, serta para anggota keluarga transmigran,” ungkapnya usai Upacara Peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) ke-71 di Kantor Bupati Pesisir Selatan di Painan, Minggu (12/12).
Upacara peringatan bertema Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan itu turut dihadiri pejabat Eselon I dan II Kementerian Desa. Bupati Rusma Yul Anwar, Gubernur Sunatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah.
Ia menyampaikan, sebagai apresiasi bagi transmigran, pemerintah kini merencanakan revitalisasi terhadap 152, dari 619 kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Pembangunan kawasan transmigrasi adalah bagian dari upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diamanahkan Peraturan Presiden (PP) nomor 59 tahun 2017. Transmigrasi menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa.
Hal itu mengingat, transmigrasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan soal kepadatan dan persebaran penduduk semata, tapi sekaligus upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai amanah UU nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
“Jadi, tidak semata mengemban tugas demografis, namun juga menyelesaikan masalah ekonomi, misi budaya, bahkan pelestarian kebhinnekaan Indonesia, dan keutuhan NKRI,” terang pria yang akrab disapa Gus Halim itu.
Ia melanjutkan, program revitalisasi dibangun di atas 4 pilar, dengan konsep semangat gotong royong dan pendekatan terapreneur agar mampu menjadi kawasan transmigrasi yang mandiri.
Ke 4 pilar itu antara lain menciotakan rantai wirausaha yang dapat menjadikan putaran manfaat di dalam kawasan transmigrasi dengan mengidentifikasi produk unggulan dan kemudian dilakukan analisis prospek bisnisnya.
Kedua, menciptakan pasar nonkompetisi sebagai tempat memperkenalkan produk masing-masing. Ketiga, mendorong daya saing dan kemudian yang keempat adalah penamaan yang kuat, sehingga produk yang dihasilkan bisa menembus pasar domestik, maupun mancanegara.
“Dengan demikian, investor bisa masuk, tapi tetap masyarakat yang lebih berkuasa,” terang Mendes.
Upaya tersebut dilakukan melalui inovasi transpolitan 4.0. Alasannya, pengembangan kawasan transmigrasi selama ini pada umumnya memakan waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 30 tahun.
Karena itu, dirinya mengajak semua pihak menjadikan peringatan HBT sebagai salah satu momentum refleksi bersama demi kemajuan, kebangkitan, serta kemaslahatan Indonesia, khususnya warga transmigran yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Ia meyakini, kerja sama lintas sektor mulai dari Kementerian/Lembaga, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, serta media massa mampu mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.
“Pada kesempatan ini, kami atas nama pemerintah dan pribadi juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah dan masyarakat Pesisir Selatan atas suksesnya peringatan tahun ini,” ujar Menteri.
Di Indonesia, konsep trnasmigrasi pertama kalinya diperkenalkan Presiden Soekarno, melalui artikelnya di Harian Soeloeh Indonesia pada 1927. Presiden ketika itu menyatakan transmigrasi sebagai program khas Indonesia.
Transmigrasi pertama dimulai 12 Desember 1950 bagi 25 kepala keluarga atau 98 jiwa ke Lampung dan Lubuk Linggau. Untuk transmigrasi Lunang Silaut, dimulai pada 1978 dan terakhir 2009.
Secara terpisah, Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan Pesisir Selatan sejak awal memberikan perhatian besar terhadap transmigrasi. Setelah bantuan pemerintah pusat berakhir, transmigran di Lunang dan Silaut mulai merasakan kesulitan ekonomi.
Pemerintah daerah ketika itu mengajak dan menyosialisasikan perkebunan kelapa sawit di kawasan transmigrasi, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, panen hingga proses pengolahan.
“Alhamdulillah, kini telah terlihat hasilnya. Mereka kini sudah mandiri, bahkan turut serta dalam memajukan pembangunan daerah,” terang bupati.
Kemudian ikut menyukseskan program percepatan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang digagas pemerintah pusat di wilayah transmigrasi.
Sebagai respon dari program tersebut, pemerintah kabupaten pada 2012 turut melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan KTM Lunang Silaut. Bahkan kini masuk dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.
Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menargetkan pertumbuhan lembaga ekonomi dan sosial di wilayah transmigrasi sebanyak 35 unit per tahun.
Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai daerah potensi pariwisata.
Menjadikan Kecamatan Silaut sebagai wilayah peruntukan industri, utamanya penholahan kelapa sawit. “Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai kawasan perkebunan dan perhutanan industri,” terang bupati.
Karena itu, pada pertemuan tersebut bupati mengusulkan pada Mendes program cetak sawah guna menjaga ketahanan pangan di wilayah transmigrasi. Kemudian perbaikan pusat bisnis dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
Kawasan transmigrasi di Kecamatan Lunang dibuka 1973, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kecamatan Silaut pada 1979 dan terakhir pengiriman 2009. Mayoritas berasal dari Jawa. (Robi)
Discussion about this post