Arosuka — Sebagai upaya untuk terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Solok terus berbenah. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Medison ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Selasa (21/1).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Meilisa Fitri Harahap, dan Kepala Keasistenan Pencegahan Yunesa Rahman beserta jajaran.
Tampak hadir bersama Sekda, Asisten Administrasi Editiawarman, Kepala Disdukcapil Ricky Carnova beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial Muliyadi Marcos beserta jajaran, Kepala DPMPTSP-Naker Aliber Mulyadi beserta jajaran, Kepala Bagian Organisasi Setda Rezka Azmi Putri,beserta jajaran, dan juga dari Puskesmas Muara Panas, Puskesmas Kayu Jao, Puskesmas Sungai Lasi, dan Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV.
Kedatangan Sekretaris Daerah Medison beserta rombongan guna persiapan penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus pembahasan hasil penilaian tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut Pjs Kepala Ombudsman Meilisa menjelaskan untuk penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 ini memang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ini penilaiannya lebih kompleks lagi karena menggunakan opini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan masukan perbaikan penilaian tahun 2024 untuk Kabupaten Solok. “Untuk penilaian tahun 2024 ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan pengaduan, hendaknya diadakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan pengaduan minimal 2 kali setahun selain pembinaan dari atasan,” pungkasnya.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok meraih peringkat I di Sumatera Barat dalam Penganugerahan Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan skor 97,73 zona hijau atau A kualitas tertinggi. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan kepatuhan dan dedikasi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. **
Discussion about this post