Pesisir Selatan – Ratusan warga dari dua kampung di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) mengamuk dan merusak kantor wali setempat, Kamis (7/5/2020).
Mereka kecewa banyak warga setempat tidak masuk data penerima BLT dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdampak COVID-19 Pemkab Pessel.
Tanpa komando yang jelas masyarakat tiba-tiba merangsek masuk melakukan pengrusakan sehingga sejumlah fasilitas kantor wali seperti kaca jendela pecah dan kursi patah.
Warga mempertanyakan pendataan penerima bantuan terdampak COVID-19 itu. Karena banyak warga yang terdampak tidak menerima bahkan diduga pendataan penerima JPS diintervensi warga setempat menuntut wali Nagari itu mundur.
Sementara itu, Wali Nagari Rawang Gunung Malelo, Aprizal menyampaikan, dari total masyarakat yang mengantarkan Kartu Keluarga (KK) ke kantor wali nagari, semuanya diusulkan ke pemerintah propinsi, ujarnya kepada reporaseinvestigasi.com, Kamis (7/5/2020).
“Namun, dari total keseluruhan yang kita usulkan tidak semuanya keluar dan memenuhi kriteria. Sebab, kuota masing-masing nagari telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sesuai falidasi yang dilakukan pemkab,” tambahnya.
Total kuota yang ditetapkan untuk nagari rawang gunung malelo hanya berjumlah 148 KK, katanya.
Kemudian kata Aprizal, bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT propinsi dampak Covid-19 kali ini. Ia akan mengupayakan alternatif yang lain. Sebab, dari total masyarakat yang menerima hari ini diakui memang belum keseluruhannya yang dapat bantuan.
“Bagi yang belum dapat, nanti akan kita usulkan kembali, ini kan penanganan darurat. Karena, nanti akan ada lagi sumber bantuan lain. Baik dari pemkab Pessel, maupun dari pusat. Dan kita dari nagari juga akan berupaya menganggarkannya untuk penanganan Covid-19 ini. Jadi, bagi masyarakat kita harapkan bersabar dulu,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan, warga Rawang Gunung Malelo masih berada di Kantor Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih untuk menunggu kepastian atas keluhan mereka.
Amatan reportaseinvestigasi.com, warga yang melakukan aksi protes tersebut hampir mencapai ratusan orang.
Secara terpisah, Anggota DPRD Pessel, Jamalus, mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap penyaluran bantuan yang akan dibagikan pemerintah. Karena bantuan yang diserahkan saat ini tidak hanya satu kategori, tapi banyak, ungkapnya saat dihubungi reportaseonvestigasi.com, Kamis (7/5/2020).
“Dan kami minta masyarakat bersabar, jika sudah mendapatkan bantuan yang satunya. Relakan untuk penerima lain supaya sama-sama kebagian,” ujarnya.
Sementara itu, juga kata Jamalus, data penerima bantuan terdampak langsung COVID-19 harus dibuka kepada masyarakat. Ini dilakukan agar pembagian bantuan jelas siapa penerimanya dan tidak terjadi tumpang-tindih di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, transparansi harus segera terlaksana untuk terpenuhinya keterbukaan data penerima dalam pembagian bantuan COVID-19. Selain, transparansi, Pemda juga harus mendata penerima secara baik dan tepat sasaran dan supaya tidak ada yang menerima ganda.
“Kalau memang data yang terdampak itu banyak di salah satu daerah, sementara bantuan terbatas. Itu harus diranking, dan prioritaskan yang betul-betul sangat membutuhkan, dan yang sangat susah itu yang harus didahulukan,” tutupnya. (Robi)
Discussion about this post