Muara Dua — Rapat pembahasan yang di mulai pukul 09.00 WIB selasa pagi 29/07 mendengarkan pandangan fraksi terhadap rapat lanjutan sehari sebelumnya yang disampaikan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Abusama, SH, Senin (28/07).
Dalam penyampaiannya, Bupati OKU Selatan menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, tertib, dan akuntabel dalam menunjang pembangunan dalam daerah.
Bupati juga menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dicermati dan dievaluasi bersama oleh DPRD Kabupaten OKU Selatan dan Pemerintah Daerah.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan program prioritas dan unggulan serta sinkronisasi Program Asta Cita Pemerintah Pusat perlu disesuaikan dengan perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan serta target kinerja tercapai,“ jelasnya.
Fraksi PKB dalam paparan pandangannya yang disampaikan oleh Misyadin lebih menitik beratkan kepada pembangunan yang menyeluruh dan merata
Berikut adalah poin-poin penting dari masukan dan saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:
Peningkatan Infrastruktur
Mendorong prioritas pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar desa yang belum terjamah kendaraan roda empat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan membuka akses ekonomi.
Peningkatan Pelayanan Publik
Memandang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai pilar utama untuk masyarakat adil dan sejahtera, serta berharap pemerintah dan OPD terkait menindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih terfokus.
Realokasi Anggaran (PAD)
Mencermati deviasi negatif atau ketidakcapaian target PAD, yang menimbulkan keprihatinan. Fraksi mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan transfer pusat sebagai prioritas strategis.
Pentingnya Dukungan Seni dan Budaya
Fraksi PKB memandang seni dan budaya sebagai ciri khas daerah dan identitas, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh berupa sarana, prasarana, dan SDM untuk melestarikan adat istiadat dan seni budaya khas OKU Selatan, terutama di tengah kurangnya pemahaman generasi muda tentang hal tersebut.
Kondisi Rumah Dinas Bupati
Fraksi PKB menyoroti kondisi Rumah Dinas Bupati yang tidak layak huni karena berbagai masalah seperti kebocoran atap, meskipun berstatus resmi. Mereka mendesak dinas terkait untuk memonitoring dan memastikan kualitas bangunan agar layak huni, karena rumah dinas mencerminkan keteraturan dan penghormatan terhadap jabatan publik.
Turut hadir dalam rapat ini Anggota DPRD, FKPD, Sekda, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Kepala OPD beserta Pejabat Eselon III, Kepala Instansi Vertikal, Para Kabag, Para Camat, Lurah/ Kades Se-Kabupaten OKUS serta Undangan lainnya. (SRY)
Discussion about this post