Dharmasraya – Kursi-kursi di ruang sidang utama DPRD Dharmasraya tampak lebih banyak yang kosong daripada terisi ketika jarum jam mendekati pukul 10.00 WIB, Kamis (20/11/2026). Di baris depan, Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Jasman Datuak Bandaro Bendang, MM, duduk sambil sesekali melirik ke pintu masuk.
Dialah perwakilan pemerintah daerah yang hari itu dijadwalkan untuk mendengarkan pandang umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati terkait Ranperda APBD 2026.
Pj Sekda datang lebih awal. Namun hingga menit – menit pembukaan rapat, situasinya tak banyak berubah, deretan kursi legislator masih kosong. Ruangan yang mestinya hangat oleh perdebatan anggaran justru terasa lengang. Baru pada pukul 10.37 WIB, ketukan palu sidang terdengar, lebih dari setengah jam lewat dari jadwal seharusnya.
Penjabat sekda Jasman Rizal mengakui ia datang lebih dulu dari anggota DPRD, pada nanti terlambat pula lebih baik ia datang lebih awal.,” ucap pamong senior itu.
“Eksekutif memang sengaja datang tepat waktu hari ini,” ujar seorang sumber internal di kantor DPRD yang meminta identitasnya dirahasiakan. “Mereka ingin menghindari salah paham seperti kemarin.”
Yang dimaksudnya adalah insiden sehari sebelumnya, ketika rapat paripurna justru ditunda melalui mekanisme voting karena eksekutif dianggap terlambat hadir. Padahal, sesuai informasi yang dihimpun, Pj Sekda sebelumnya telah mengabari Ketua DPRD melalui Plt Sekretaris DPRD bahwa ia akan terlambat karena masih ada pembicaraan penting di internal TAPD.
Namun, dinamika politik kadang bergerak tak selalu mengikuti logika teknis. Penundaan tetap terjadi. Hari ini, situasinya malah berbalik eksekutif hadir tepat waktu, tetapi kursi-kursi dewan justru lama dibiarkan kosong.
Menurut sumber yang sama, hanya sekitar 16 dari total 30 anggota DPRD yang berada di tempat saat sidang akhirnya dibuka. “Kehadiran saat palu diketuk memang minim,” ujarnya.
Begitu unsur pimpinan tiba, satu per satu anggota dewan memasuki ruangan. Paripurna pun berjalan seperti yang dijadwalkan. Jasman Datuak Bandaro Bendang kemudian mendengarkan pendapat fraksi atas ramperda yang diajukan oleh bupati. Ini merupakan sebuah dokumen penting yang akan menentukan arah belanja daerah, dari infrastruktur hingga layanan dasar, sepanjang tahun anggaran mendatang.
Meski diawali dengan keterlambatan, sesi pemaparan berjalan lancar hingga akhir. Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi, yang menjadi pintu masuk bagi pembahasan lebih tajam dan kritis terhadap draf anggaran.
Rapat hari itu memang akhirnya terlaksana. Namun kejadian ini kembali menegaskan satu hal yakni di balik angka – angka APBD dan meja rapat yang tampak formal, dinamika hubungan eksekutif – legislatif masih menyimpan ketegangan kecil kadang hanya soal waktu, tetapi cukup kuat untuk memengaruhi ritme pembahasan anggaran daerah. (SP)
Discussion about this post