Padang, RI-Seniman asal Sumatera Barat Joni Andra menilai Gubernur Mahyeldi memiliki perhatian tinggi terhadap penanggulangan COVID-19 selama lima bulan dipercaya masyarakat sebagai orang nomor satu di provinsi itu.
“Ada nada-nada sumbang tentang kinerja Gubernur Mahyeldi dalam penanganan COVID-19, tetapi setelah kita berbincang-bincang dengan beliau ternyata anggapan itu salah. Perhatian Gubernur terhadap penanganan COVID-19 sangat tinggi,” katanya dalam perbincangan dengan gubernur, Rabu malam.
Menurutnya nada sumbang itu datang hanya dengan melihat dari satu sisi, kegiatan yang diekspos di media sosial resmi gubernur. Padahal tidak semua kegiatan penanganan COVID-19 yang terekspos.
“Media sosial menjadi salah satu jendela untuk melihat kegiatan gubernur. Perlu dilihat secara komprehensif untuk memberikan penilaian yang lebih adil,” ujarnya.
Bahkan menurutnya Mahyeldi adalah tipe pemimpin yang tidak mau hanya menerima laporan dari bawahannya tetapi turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
Bahkan ia bersedia untuk bersilaturahmi dan makan di rumah orang kurang mampu untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan penanganan COVID-19 menjadi fokus kerjanya selama lima bulan menjabat sebagai kepala daerah.
Koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota dilakukan secara intens untuk penanganan virus karena butuh kerjasama yang baik antara semua pihak untuk bisa mengakhiri pandemi. Namun ada pula batasan kewenangan antara masing-masing pihak sehingga tidak bisa semua dilakukan oleh Pemprov Sumbar.
Sesuai kewenangan Pemprov Sumbar, pencegahan di hulu telah dilakukan dengan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang masif, diperkuat lagi dengan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adabtasi Kebiasaan Baru.
Pencegahan juga dilakukan dengan cara vaksinasi. Sekarang kesadaran masyarakat Sumbar untuk ikut vaksinasi sudah sangat tinggi bahkan stok vaksin di Sumbar sampai habis.
Sementara di hilir, banyak pula yang telah dilakukan diantaranya untuk memastikan ketersediaan oksigen, penambahan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit dan mendorong tempat isolasi mandiri di tingkat nagari.
Ia mengatakan saat ini dengan telah disetujui dan ditetapkannya RPJMD 2021-2026 menjadi Perda oleh DPRD maka anggaran untuk APBD 2022 sudah bisa dibahas, termasuk untuk penanganan COVID-19.
Pemprov Sumbar juga sudah menyampaikan rancangan KUA PPAS 2022 kepada DPRD.
Secepatnya juga akan dilakukan pembahasan perubahan APBD 2021. Perubahan ini harus cepat sehingga bisa cepat pula direalisasikan karena dana pemerintah masih menjadi stimulan perekonomian di daerah.
REL/ns
Discussion about this post