Sarolangun, Jambi — Seleksi PPPK gelombang II yang dibuka pada Mei 2025 lalu mengandung rasa ketidakpuasan dari beberapa honorer peserta seleksi, baik yang lolos maupun yang gagal di lingkup Bagian Umum Pemkab Sarolangun.
Hal ini bukan tidak berdasar, seperti yang dijelaskan oleh dua orang honorer berinisial H dan A, berdasarkan SK pengangkatan mereka di tahun yang sama, yakni tahun 2006, tepatnya 19 tahun masa pengabdian.
Dua orang honorer di lingkup Bagian Umum Setda Pemkab Sarolangun ini meluapkan rasa kekecewaan bukan karena mereka tidak lolos, akan tetapi ada beberapa honorer yang lolos pada formasi yang mereka ambil, yang dinilai tidak memenuhi syarat secara administrasi.
“Kami sedikit kecewa, kami tahu persis kinerja mereka, seperti satu orang honorer laki-laki yang lolos. Dia ini selama kurang lebih 2 tahun berturut tidak tampak masuk kantor, kami heran ini lolos,” tegas Andi.
Tak hanya itu, lebih jauh dengan nada penuh rasa kekecewaan dijelaskannya, ada lagi salah satu honorer perempuan di formasi yang sama. Honorer outsourcing telah putus kontrak pada Maret 2025, namun lolos seleksi PPPK.
“Yang ini lagi kami merasa aneh, setahu kami dari honorer outsourcing tidak dapat ikut seleksi. Sudah putus kontrak lagi di bulan Maret. Terakhir terima gaji beliau ini bulan Februari 2025, tapi lolos juga seleksi PPPK gelombang II ini,” tegasnya kembali.
Di sinilah kekecewaan mereka berdua tak terbendungkan. Padahal mereka mengaku sudah mengabdi tanpa henti hingga 19 tahun lamanya.
“Kami minta keadilan, honorer hanya bermodalkan 2 tahun masa kerja dan tidak masuk kantor selama 2 tahun bisa lolos. Sedangkan kami 19 tahun mengabdi tersingkirkan oleh mereka,” pungkas Andi dan Hasan berapi-api.
Berdasarkan fakta tersebut di atas, Andi dan Hasan menjelaskan sebagai rasa solidaritas sesama honorer, tenaga honorer yang lolos lainnya ikut prihatin. Mereka menimpali, bahwa seluruh kawan-kawan honor di tempat mereka bekeja siap memberikan keterangan kepada pihak BKPSDM jika dipanggil.
“Kawan-kawan yang lolos, siap memberikan keterangan terkait kebenaran apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk solidaritas pengabdian, demi mengungkap kebenaran,” tegas Hasan dan Andi keri5ka diwawancarai awak media.
Mereka mengaku merasa tidak puas atas seleksi PPPK gelombang II yang telah usai. Demi mencari keadilan, dan berharap sangat kepada Bupati Sarolangun. Terutama BKPSDM agar segera menindak lanjuti adanya dugaan ketidak benaran proses seleksi administrasi. (Pen)
Discussion about this post