PESISIR BARAT — Anggota DPRD Pesibar, Ali Yudiem mewakili lembaga DPRD saat menyampaikan pokok pikiran DPRD Pesibar mengatakan bahwa, kegiatan Musrenbang RKPD Pesibar Tahun 2026 dan RPJMD serta RPJPD Tahun 2025-2029 memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja OPD, dan Kunjungan Kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan Musrenbang di tingkat Pemkab Pesibar dan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Menurut Ali Yudiem, dalam dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD berupa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang terangkum dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten.
Dengan demikian, dokumen pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Pesibar.
Pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Pesibar terbagi ke dalam berbagai bidang yakni bidang pendidikan satu usulan, perikanan satu usulan, pertanian sembilan usulan, perekonomian satu usulan, bidang Infrastruktur sebanyak 134 usulan, dan lain-lain sebanyak lima usulan, papar Ali Yudiem, Kamis 13/3/ 2025.
“Semoga pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan perubahan RPJMD Tahun 2024-2025 dan penyusunan 10 RKPD Tahun 2025. Untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang,” harap anggota DPRD, Ali Yudiem. (TAUFIK)
Discussion about this post