LIMAPULUH KOTA – Komisi I DPRD kabupaten Limapuluh Kota lakukan kunjungan kerja ke beberapa OPD salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota, Senin (20/1). Pagi.
Rombongan Komisi I DPRD Limapuluh Kota diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Hj Indrawati, S.Pd. M.Pd yang didampingi oleh Sekretaris dan para kabid yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang dipimpin lansung oleh Asrul dalam hal menyoroti gedung kantor yang kurang representatif, penyebaran guru tidak merata dan mutasi perlu regulasi yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan semesti sesuai dengan kebutuhan, ujarnya di dampingi Anggota DPRD lainnya.
Sementara itu Deni Asra Ketua DPRD Limapuluh Kota yang juga ikut mendampingi Komisi I DPRD, menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik harus lebih maksimal sangat diperlukan perbaikan juga peningkatan, sehingga capaian kinerja pemerintah daerah tidak jauh melorot.
Ditambahkan lagi, mengingat kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota harus lebih meningkatkan lagi kinerja serta koordinasi dengan DPRD limapuluh Kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah tersebut terdiri dari DPRD bersama bupati kepala daerah.
Lebih lanjut Deni katakan, kehadiran anggota Komisi I DPRD Limapuluh Kota di kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan adalah menjalankan amanah undang-undang guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja di masing-masing OPD, terang Deni.
Di lain pihak, Sastri Andiko Dt. Putiah SH, anggota Komisi I DPRD menyampaikan aspirasinya bahwa menurutnya, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Limapuluh Kota dinilai tidak seimbangnya jumlah personil pada dinas tersebut, dengan pelayanan publik yang diberikan, ucap politisi partai Demokrat itu.
“Sebagai contoh perlakuan yang sama harus didapatkan oleh ASN khusus guru di kabupaten Limapuluh Kota, apalagi soal mutasi yang mana diperlukan pemerataan serta penyebaran pendapatan guru di seluruh wilayah kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga perlu dicarikan regulasi terhadap memperkuat aturan soal mutasi yang sesuai dengan jumlah kebutuhan penyebaran sekolah,” tutup niniak mamak nagari Batu Payuang itu.
Lain halnya Epi Suardi anggota Komisi I dari partai Hanura, dirinya menyoroti kantor Dinas Pendidikan kabupaten Limapuluh Kota yang menurutnya tidak refresentatif lagi, “Jadi dirasa perlu untuk secara bersama-sama untuk dilakukan pembangunan gedung baru, atau gedung yang ada sekarang dibikin dua atau tiga lantai lagi ke atas agar supaya lebih memaksimalkan kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas anggota DPRD dua periode itu.
Terpisah, Indrawati, S.Pd. M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayan Kab. Limapuluh Kota, menyambut baik kedatangan rombongan komisi 1 DPRD dalam menjalin kerja sama serta melakukan fungsi pengawasan serta memberi masukan dan saran demi terwujudnya masyarakat yang cerdas komprehensif dan kompetitif untuk menghasilkan sumber daya manusia Lima Puluh Kota yang berkualitas, bermoral, berbudaya dan berdaya saing tinggi, ulasnya kepada awak media.
Dirinya juga mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi I DPRD kabupaten Limaluluh Kota, atas kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayan. “Semoga silaturahmi ini semakin memperat mitra kerja antara Pemerintah Kab.Lima Puluh Kota(red Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan DPRD ke depan nya,” harap kadis perempuan yang familiar itu. (YY)
Discussion about this post