PADANG PARIAMAN, REPINVESCOM
Kunjungan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi beserta perwakilan SNV Belanda dalam rangka pembahasan beberapa rencana strategis (ranstra) yang berkaitan dengan pencapaian target sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman, Parit Malintang, Jum’at (6/4/2018).
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesungguhnya telah memiliki perhatian terhadap sanitasi khususnya pencapaian akses untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan. Hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Selain itu Pemerintah Daerah (Pemda) juga sudah menargetkan 100 Korong Open Defecation Free di Tahun 2017. Hadir juga dalam pertemuan ini berbagai OPD terkait, Fasilitator, LPM serta SNV. Dikatakan juga bahwa STBM terdiri atas 5 pilar, yaitu 1) Stop buang air besar sembarangan (Stop BABS); 2) Cuci tangan pakai sabun (CTPS); 3) Pengelolaan air minum dan makanan yang aman (PAMM-RT); 4) Pengelolaan sampah rumah tangga (PS-RT);dan 5) Pengelolaan limbah cair rumah tangga (PLC-RT).
Dari kelima pilar dalam program STBM tersebut, pilar pertama yaitu Stop buang air besar sembarangan adalah pilar utama yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, karena masalah tersebut menyangkut masalah kesehatan lingkungan yang akan berdampak luas terhadap masyarakat di sekitar.
Dalam hal buang air besar sembarangan ini Bupati Padang Pariaman juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor 443/857/Dinkes/XI/2015 tentang Upaya Percepatan Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Ketua Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, (Akopsi) Provinsi Sumatera Barat, Joserizal Zein mengaku sangat mengapresiasi komitmen dan kepedulian Bupati Padang Pariaman, H Ali Mukhni untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerahnya, khususnya dalam untuk percepatan pencapaian universal access di bidang sanitasi dan dalam memperhatikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya.
“Lebih khusus lagi misalnya dalam hal penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi. Sebagai contoh, hingga Mei 2018 tahun ini, Pemkab Padang Pariaman bahkan sudah memprogramkan pengadaan jamban untuk 100 korong. Selanjutnya, hingga akhir tahun ini juga ditargetkan sudah tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang buang air sembarangan,” demikian ditegaskan Ketua Akopsi Provinsi Sumatera Barat, Josrizal Zein, menjawab pertanyaan wartawan Jumat kemarin, usai menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
Itu artinya lanjut mantan Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat ini, Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Ali Mukhni agaknya ingin bergerak lebih cepat lagi dalam merealiasikan target 100 persen jamban di Kabupaten Padang Pariaman. Karena secara nasional sendiri, pemerintah pusat baru menargetkan pencapaian 100 persen jamban sehat baru bisa terealisasi pada tahun 2019 mendatang.
Tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan keberadaan sanitasi sehat, juga bisa terlihat dari terealiasinya akses jamban sehat yang mencapai 63,15 persen.
Lebih jauh menurut mantan Walikota Payakumbuh dua periode ini, target yang dicanangkan Bupati Padang Pariaman dimaksud jelas perlu didukung semua pihak di daerah ini, termasuk diantaranya dukungan dari masyarakat, serta OPD terkait lainnya.
“Karena untuk bisa mewujudkan itu semua tentu sangat dibutuhkan adanya sinergitas, kolaborasi dan kerjasama melibatkan semua pihak. Termasuk diantaranya dalam mengubah minshet atau perilaku masyarakat dalam memahami arti pentingnya mewujudkan sanitasi yang sehat,” bebernya. Demikian pula halnya dukungan dari pihak terkait lainnya, seperti dukungan dari pihak DPRD, pihak media, serta jajaran stakeholder lainnya.
“Karena seperti diketahui, jika sanitasi sehat telah bisa diwujudkan, maka tentunya juga akan bisa berdampak terhadap taraf kesehatan masyarakat. Dan kalau masyarakatnya sudah sehat, tentu juga dampaknya akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian pula halnya dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Dalam hal ini, pihaknya dari Akopsi lanjut Josrizal Zein tentunya sangat mendukung program Pemkab Padangpariaman dimaksud, demikian pula halnya dalam mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat yang nantinya juga akan bisa dibantu oleh Lembaga Pengkajian dan pemberdayaan Masyarakat atau (LP2M).
Di pihak lain, dalam pertemuan Jumat kemarin di ruangan pertemuan kantor Bupati Padang Pariaman, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Aspinuddin, yang bertindak mewakili Bupati menegaskan, bahwa Pemkab Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Bupati Ali Mukhni memang sangat konsen dalam mewujudkan sanitasi sehat di Kabupaten Padang Pariaman.
“Bahkan untuk mewujudkan itu semua, Bupati telah mengultimatum para camat, bagi yang tidak mampu merealiasikannya hingga 2019 mendatang, maka yang bersangkutan bisa saja dipecat dari jabatannya. Bahkan, keinginan Pak Bupati kalau bisa hendaknya pada tahun 2018 ini, Kabupaten Padang Pariaman juga telah bisa merealiasikan 100 persen jamban seperti yang ditargetkan pemerintah pusat pada tahun 2019 mendatang,” sebutnya.
Aspinuddin mengakui, memang ada beberapa kendala untuk bisa mewujudkan target pendanaan jamban sehat dimaksud, diantaranya alasan tidak adanya dana masyarakat untuk membangunnya.
“Makanya Pemkab Padang Pariaman akhirnya berupaya mencarikan solusi. Salah satunya melalui bantuan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membangun 100 jamban di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, dukungan pendanaan lainnya juga kita upayakan melalui CSR atau dana sosial dari sejumlah perusahaan lainnya,” imbuhnya.
Zainal Abadi selaku Koordinator Advokasi Sanitasi dari LSM Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) mengakui kesiapan pihaknya untuk bahu membahu dan bekerjasama dengan jajaran pihak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam merealiasikan sanitasi sehat di daerah ini.
Demikian pula halnya untuk merealiasikan target pencapaian 100 persen jamban sehat secara nasional pada tahun 2019 mendatang di Kabupaten Padang Pariaman.
“Makanya nanti kita akan berupaya melakukan penguatan kelembagaan di samping memberikan advokasi kepada masyarakat, termasuk bagaimana merubah perilaku masyarakat terkait arti pentingnya mewujudkan sanitasi sehat di tengah masyarakat. Untuk semua tentunya sangat dibutuhkan dukungan dari semua elemen yang ada,” terangnya. (tim/kongkrit)
Discussion about this post