Padang – Bupati Eka Putra menghadiri Rakor Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (5/8).
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga dihadiri Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Ketua DPRD se Sumatera Barat, Perwakilan OPD terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi sampaikan pentingnya penerapan SPM sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik lainnya.
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya menjadikan SPM sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan di daerah. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, semua harus mengacu pada pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“SPM harus masuk secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Terkait keterbatasan anggaran, Mahyeldi mendorong Pemerintah Daerah untuk berpikir kreatif. Di antaranya dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha, memanfaatkan program CSR, dan menjajaki pembiayaan inovatif, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
“Saya mengapresiasi daerah-daerah yang tetap gigih memenuhi SPM meski terkendala fiskal dan kondisi geografis. Ini bukti komitmen luar biasa yang harus kita pertahankan dan perkuat,” tegasnya
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dalam forum tersebut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya efisiensi anggaran dan bagaimana hal itu berdampak langsung terhadap optimalisasi pelaksanaan SPM di daerah.
“Kita ketahui bersama, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, khususnya di Tanah Datar, kami tidak patah semangat dan tetap berkomitmen menjalankan program sesuai target,” ujar Bupati Eka Putra.
Dikesempatan tersebut, Bupati Eka Putra juga menerima Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) Tahun 2024 kategoti Tradisi dan Ekspresi Lisan yaitu Silek Galombang Duo Baleh berasal dari Nagari Pitalah dan Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh yang di serahkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE. didampingi Gubernur, Kadis Kebudayaan Sumbar. (Spa)
Discussion about this post