SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sawahlunto kembali menyorot lambatnya pekerjaan infrastuktur atau proyek fisik pada tahun anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Sawahlunto. Perihal tersebut dinilai karna sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Hal ini disampaikan Juru bicara Fraksi PKP – PKS kota Sawahlunto Masrisal pada Rapat Paripurna DPRD Sawahlunto yang dipimpin Ketua Adi Ikhtibar dan Wakil Weldison serta Hasjhonni yang dihadiri Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti, Rabu (12/6).
Lambatnya proses ini, sebutnya sangat berdampak pada semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi andalan program pemerintah saat ini. Pemerintah kota seharusnya dapat mencermati, ada sekitar seribu KK masyarakat kota ini yang menggantungkan penghasilan menjadi pekerja kegiatan infrastruktur atau proyek.
“Seharusnya awal bulan Mei ini, paket – paket infrastruktur sudah mulai dikerjakan, sehingga menjelang lebaran, masyarakat yang terlibat mendapatkan penghasilan menghadapi lebaran,” ungkap Masrisal.
Sorotan lambatnya pekerjaan dilingkungan PU PR kota ini tak hanya tahun anggaran 2019 ini, namun Fraksi Partai Golkar Elfia Rita Dewi menekankan kembali. “Bertitik tolak dan melihat kondisi yang ada saat ini sudah pertengahan tahun anggaran, sehingga tidak terealisasi seratus persen karna dari alokasi Rp75,7 milyar hanya terealisasi Rp67,3 atau 88,86 persen,” jelasnya.
Dia menyatakan dengan tidak terealisasinya tentu akan berakibat adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. “Kedepan kondisi ini dapat diantisipasi sehingga tidak ada kegiatan tahun ini yang tidak dapat dilaksanakan,” harap Dewi pada paripurna yang juga dihadiri Kepala OPD kota ini.
Lambannya proses lelang proyek insfratruktur di Kota Sawahlunto menjadi sorotan banyak pihak, seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto, maupun dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sawahlunto. Jauh sebelumnya, Ketua Gapensi Kota Sawahlunto Ismanto Marjid membenarkan bahwa belum adanya dimulai pelelangan pekerjaan insfratruktur atau proyek fisik di kota ini.
“Rekanan hanya mengingatkan pihak yang berwenang dalam proses pelelangan pekerjaan, sudah saatnya di bulan ketiga ini proses pelelangan dimulai,” pinta Ismanto di kantor Gapensi Kota Sawahlunto, Selasa (12/3/2019) lalu.
Permintaan ini, sebutnya, juga telah disampaikan kepada Walikota Sawahlunto saat temu ramah dengan asosiasi jasa konstruksi yang ada di kota ini di balairung rumah dinas walikota. “Bahkan rekanan juga meminta atau meninjau ulang satuan harga dalam penawaran perencanaan supaya disesuaikan harga terbaru serta kondisi daerah kota ini,” sebut Ismanto.
Sebelumnya, DPRD Kota Sawahlunto meminta agar proses pelelangan pekerjaan insfratruktur dilakukan di awal tahun dan jangan lagi sampai di pertengahan tahun anggaran. Setidaknya pekerjaan yang ditunda tahun lalu karena kekurangan ketersediaan anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Sawahlunto Yunasril didampingi anggota DPRD Defrizal di gedung dewan setempat, Selasa (19/2), terkait masih belum dimulainya pelelangan pekerjaan insfrastruktur di kota itu.
“Tak ada alasan keterlambatan. Sebab, pengesahan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 sangat lebih awal, karena pada rapat paripurna, Selasa (27/11/2018) lalu, DPRD bersama Walikota sudah menyepakati APBD 2019,” pungkasnya (Inv.02)
Discussion about this post