Sarolangun – Proyek pembangunan drainase bertutup yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023 dan 2024 kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek dengan total anggaran lebih dari Rp6 miliar tersebut berlokasi di Simpang Alfamart menuju SMAN 1, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun.
Drainase bertutup yang dikerjakan secara bertahap selama dua tahun berturut-turut itu memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Namun ironisnya, meski baru berumur sekitar dua tahun, kondisi fisik bangunan sudah mulai menunjukkan kerusakan. Beton terlihat keropos, terkelupas, bahkan memperlihatkan material campuran di bagian dinding dan atap, Rabu (14/01/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mutu beton yang digunakan dalam pembangunan drainase bertutup tersebut seharusnya menggunakan mutu K250, yakni beton kelas menengah dengan kekuatan tekan karakteristik minimum 250 kg/cm².
Beton K250 umumnya terbuat dari campuran semen, pasir, agregat (kerikil), dan air dengan komposisi tertentu, serta lazim digunakan untuk struktur bangunan seperti pondasi, kolom, ruko, hingga jembatan ringan.
Dengan spesifikasi tersebut, bangunan drainase seharusnya memiliki daya tahan yang cukup lama dan memenuhi umur ekonomis bangunan, yang umumnya berkisar di atas lima tahun. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa mutu beton yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi K250 sebagaimana tercantum dalam perencanaan. Hal tersebut semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa proyek drainase bertutup bernilai miliaran rupiah itu tidak dikerjakan sesuai standar teknis yang semestinya.
Tak hanya soal kualitas beton, masyarakat juga menyoroti aspek kerapian dan estetika pasca pembangunan. Drainase bertutup yang seharusnya berfungsi ganda sebagai saluran air, sekaligus pelebaran badan jalan dinilai tidak memberikan manfaat maksimal.
Pantauan di lapangan menunjukkan permukaan drainase tidak sejajar dengan badan jalan utama. Pada sejumlah titik terlihat permukaan drainase lebih tinggi, sementara di bagian lain justru lebih rendah, sehingga tampak bergelombang dan tidak rapi. Kondisi ini dinilai bukan hanya mengurangi fungsi pelebaran jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Akibatnya, proyek tersebut kini menjadi bahan gunjingan masyarakat. Harapan akan infrastruktur yang berkualitas justru berubah menjadi kekecewaan, karena proyek yang menelan anggaran besar itu sudah memperlihatkan “boroknya” dalam waktu singkat.
Menindaklanjuti persoalan ini, awak media kembali mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Kabupaten Sarolangun. Namun hingga Rabu (14/01/2026), KPA/PPK Bidang Cipta Karya, PPTK, maupun Kepala Dinas PU Sarolangun belum berhasil ditemui.
Sejumlah pihak menyebutkan, para pejabat terkait terkesan jarang masuk kantor. Bahkan sejak beredar isu pergeseran jabatan dalam agenda pelantikan pejabat Pemkab Sarolangun ke depan, Kepala Dinas PU beserta pejabat terkait disebut-sebut “kompak menghilang” dan sulit ditemui untuk dimintai klarifikasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas PU Sarolangun terkait dugaan rendahnya mutu beton dan buruknya kualitas pengerjaan proyek drainase bertutup tersebut.
(Pen)
Discussion about this post