Pariaman — Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan alokasi tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dan pemanfaatan belanjanya, serta pembahasan alokasi anggaran rumah rusak pascabencana. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dari Ruang Kerja Wali Kota Pariaman, Rabu (21/1/2026).
Turut hadir mendampingi Wali Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putera, Kepala Bappeda Kota Pariaman Adi Junaidi, Plt. Kepala BPKPD Willy Firmadian, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Riko Jamal, serta Kabag Pemerintahan Yulia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tiga provinsi di Sumatera tidak jadi dipotong. Ketiga provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pengembalian TKD ini setara dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi, dengan total anggaran mencapai Rp10,6 triliun,” jelas Tito Karnavian.
Ia juga memaparkan bahwa Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi pada Desember 2025. Sebelumnya, sebanyak 16 daerah terdampak menerima alokasi TKD sebesar Rp2.451.022.125. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2026, seluruh daerah di Sumatera Barat akan memperoleh tambahan alokasi TKD sebesar Rp2.639.632.534.
Selain itu, Tito Karnavian menjelaskan data tingkat kerusakan rumah warga terdampak bencana di Sumatera Barat berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BNPB. Untuk kategori rusak ringan, data PKP mencatat sebanyak 2.732 unit, sementara BNPB mencatat 6.725 unit. Rumah rusak sedang tercatat 812 unit menurut PKP dan 2.954 unit menurut BNPB. Sedangkan rumah rusak berat tercatat 2.252 unit menurut PKP dan 2.993 unit menurut BNPB.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan untuk rumah rusak ringan akan diberikan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga, rusak sedang sebesar Rp30 juta per kepala keluarga. Sementara untuk rumah rusak berat, akan disiapkan hunian sementara atau bantuan selama menumpang di rumah keluarga, sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Bantuan tersebut akan diberikan oleh BNPB, serta didukung bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI yang telah menyetujui pengembalian TKD Kota Pariaman setelah efisiensi. Terima kasih juga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah memperjuangkan agar TKD ini kembali ke daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera,” ujar Yota Balad.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terus terjalin dengan baik.
“Sinergi ini sangat dibutuhkan agar kebijakan fiskal yang diambil dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Tachi)
Discussion about this post