JAKARTA — Dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat pada 18–20 November di Jakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memaparkan strategi baru dalam memperluas akses informasi publik.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Rudy Rinaldy, serta jajaran Komisioner KI Sumbar dan jajaran Diskominfo.
Di hadapan panel penilai, Wagub Vasko menjelaskan bahwa Sumbar memilih pendekatan integratif dalam pengelolaan informasi publik.
Alih-alih memperbanyak aplikasi, Pemprov menggabungkan berbagai kanal dan sistem ke dalam satu dashboard tematik yang mudah diakses masyarakat.
Seluruh informasi yang sebelumnya tersebar kini dipusatkan dalam satu tampilan, sehingga publik dapat memperoleh gambaran menyeluruh tanpa perlu berganti platform.
“Layanan kita tidak banyak karena semuanya sudah terintegrasi. Aplikasi yang ada tidak lagi berdiri sendiri, tetapi digabungkan dalam satu dashboard sehingga kebutuhan masyarakat bisa diakses dari satu pintu,” ujar Vasko.
Salah satu keunggulan yang disorot adalah keterbukaan penuh dalam dashboard pembangunan.
Menurut Vasko, sejumlah provinsi lain memang memiliki dashboard pembangunan, tetapi Sumbar menjadi satu-satunya daerah yang menyajikan kinerja pemerintah secara online tanpa mewajibkan pengguna untuk login.
“Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran daerah, capaian fisik, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dilihat masyarakat kapan pun,” katanya.
Informasi mengenai OPD dengan tingkat realisasi tertinggi hingga terendah ditampilkan apa adanya.
Vasko menyebut, langkah ini merupakan bentuk komitmen transparansi Pemprov agar publik dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif.
“Selain masyarakat, Ombudsman juga dapat mengikuti perkembangan ini sebagai bagian dari pengawasan eksternal,” katanya.
Selain dashboard pembangunan, Pemprov Sumbar juga menampilkan keterbukaan data melalui PPDB Online tingkat SMA/SMK. Informasi penerimaan siswa baru dipublikasikan secara transparan sehingga proses seleksi dapat dipantau publik.
Pada sektor kebencanaan, Pemprov memasukkan informasi mengenai potensi bencana, data kejadian, hingga mitigasi. “Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana,” katanya.
Tidak berhenti sampai di sana, Pemprov juga memperluas akses publik melalui portal lowongan pekerjaan serta pembaruan sarana prasarana pendidikan.
Salah satu program yang dipaparkan adalah penyediaan wifi gratis di 119 sekolah.
“Fasilitas ini tidak hanya dimanfaatkan siswa, tetapi juga dapat diakses masyarakat di sekitar sekolah. Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat,” katanya.
Seluruh integrasi dashboard ini, menurut Wagub, merupakan upaya agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami ingin informasi ini benar-benar bisa dilihat publik secara langsung dan terbuka,” tuturnya. (adpsb)
Discussion about this post