Padang Pariaman — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalihkan pendistribusian bantuan logistik penanganan bencana hidrometeorologi ke pendopo bupati menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Langkah tersebut dinilai tidak lazim dan memunculkan kecurigaan publik, termasuk dugaan penimbunan bantuan yang seharusnya segera sampai ke masyarakat terdampak.
Alih-alih menyalurkan bantuan secara langsung dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) BPBD dan gudang Dinas Sosial ke lokasi bencana, seluruh bantuan justru dipindahkan ke rumah dinas Bupati Padang Pariaman dengan alibi “transit”.
Terang kebijakan ini memicu pertanyaan serius di tengah situasi darurat dan kebutuhan mendesak korban bencana.
Sebelumnya, dalam rilis resmi yang diterima media pada Senin (8/12), Dinas Sosial Padang Pariaman menyebut pemindahan tersebut hanya bersifat sementara atau “titik transit” sebelum bantuan kembali didistribusikan ke lapangan.
Namun, informasi faktual yang dihimpun media menyebutkan pemindahan logistik ke pendopo bupati diduga kuat merupakan hasil intervensi dari istri bupati.
Disebutkan, setiap bantuan yang keluar dari gudang logistik harus diketahui dan seizin istri bupati. Informasi ini tentu saja memicu polemik dan kian memperkeruh suasana.
Namun seketika kabar tersebut dibantah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Padang Pariaman, Siska Primadona. Ia menegaskan bahwa keputusan pemindahan logistik itu murni pertimbangan teknis.
“Gudang logistik Dinas Sosial tidak representatif untuk menampung bantuan yang masuk setiap hari. Saya sendiri yang meminjam ruangan pendopo kepada Pak Bupati. Setiap hari bantuan masuk dan setiap hari pula langsung disalurkan, jadi tidak ada penimbunan,” kata Siska, Selasa (9/12).
Siska juga berdalih bahwa pemusatan bantuan di pendopo bertujuan untuk efektivitas manajemen distribusi.
“Kami jadikan satu pintu agar pencatatan dan distribusi tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Akan tetapi penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredam kritik. Tokoh masyarakat Padang Pariaman, Zaiful Leza, menilai kebijakan tersebut justru tidak efisien dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Menurut Zaiful, Pusdalop jauh lebih
strategis sebagai pusat distribusi bantuan karena didukung banyak relawan lintas unsur, mulai dari relawan sipil, TNI hingga Polri. Selain itu, mayoritas korban bencana yang terdampak berada di wilayah selatan Padang Pariaman dan kecamatan lain yang lokasinya dekat dengan Pusdalop.
“Yang paling terdampak itu masyarakat Padang Pariaman bagian selatan, bukan warga Kota Pariaman. Tapi bantuan malah dibawa ke pendopo bupati di tengah Kota Pariaman, lalu disalurkan kembali ke wilayah selatan. Ini jelas membuang waktu, tenaga,” ujar Zaiful.
Belum lagi kata Zaiful, anggaran yang dipakai untuk mobilitas pemindahan logistik itu bisa dimanfaatkan untuk korban terdampak di tengah kondisi darurat dan tuntutan efisiensi anggaran saat ini.
Pesan “Hati-Hati” Bupati JKA ke Wartawan Picu Polemik
Di tengah sorotan publik terkait distribusi bantuan, polemik lain pun mencuat. Pada waktu bersamaan, Selasa (9/12), Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), malah mengirim pesan WhatsApp bernada intimidatif kepada wartawan Yuzal Effendi.
“Keren boss. Hati-hati Pak Wartawan,” tulis JKA dalam pesan singkat tersebut, disertai dua emoji jempol.
Pesan itu diduga dipicu oleh unggahan Facebook wartawan Ontime.id, Nurfandri, yang menyinggung bantuan dana sebesar Rp50 juta yang disebut diterima JKA dari anggota DPR RI Andre Rosiade.
Dana tersebut sejatinya diperuntukkan sebagai konsumsi dan operasional pembersihan rumah warga terdampak banjir di Korong Asam Pulau.
Unggahan itu kemudian discreenshot oleh JKA dan dikirimkan ke nomor pribadi Yuzal Effendi, yang memunculkan dugaan tekanan terhadap kerja jurnalis sebagai kontrol sosial.
Tapi belakangan, JKA menyadari pesan yang ia kirimkan berpotensi ditafsirkan sebagai intimidasi, dan menyampaikan permintaan maaf kepada media.
“Saya biasa mengucapkan ‘hati-hati’ ke siapa pun. Kalau itu dianggap intimidasi, saya mohon maaf. Tidak ada maksud menakut-nakuti wartawan,” ujar JKA saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (9/12) menjelang siang.
Permintaan maaf itu disampaikan untuk mengakhiri polemik, meski insiden ini menambah catatan kritis publik terkait cara pemerintah daerah merespons kritik dan kerja jurnalistik di tengah situasi bencana. (Idm)
Discussion about this post