TANAH DATAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghimbau masyarakat agar bisa menahan diri untuk sementara waktu tidak melintasi jalan Lembah Anai. Sebab, proses perbaikannya masih berlangsung, sangat beresiko jika dipaksakan.
“Masyarakat mohon bersabar. Pengerjaan masih berlangsung, jangan dipaksakan karena belum layak untuk dilalui, sangat beresiko,” ajak Gubernur Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan proses pengerjaan ruas jalan yang terban di Kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (23/5/2024).
Gubernur menyebut, saat ini seluruh pihak terkait tengah berupaya maksimal agar ruas jalan nasional ini bisa segera dilalui kembali. Setiap harinya, ada 32 alat berat yang dikerahkan untuk mendukung percepatan proses perbaikan ruas jalan tersebut.
“InsyaAllah, ini tidak akan lama. Kita mohon dukungan masyarakat untuk tidak melintas dulu agar perbaikannya bisa selesai sesuai target,” tegas Mahyeldi.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Tabrani mengatakan proses perbaikan ruas jalan tersebut telah dilakukan pihaknya sejak Senin (13/5) lalu. Ditargetkan akan selesai dan bisa dilewati kembali tanggal 21 Juli 2024 mendatang.
Kondisi terkini, jalan yang semula putus total sekarang sudah dibuat baru. Hanya saja, saat ini masih berupa tanah atau belum beraspal, alat berat juga masih bekerja.
Ruas jalan itu masih membutuhkan pemadatan, pengaspalan, hingga pembuatan dinding pembatas, dan penahan jalan. Setelah itu tuntas, baru bisa dibuka untuk umum.
“Progresnya masih dibawah 50 persen, oleh sebab itu, jalan ini masih belum bisa dibuka untuk umum,” ungkap Tabrani
“Diperkirakan 21 Juli mendatang ini tuntas dan baru bisa dibuka untuk umum. Mudah-mudahan saja itu bisa lebih cepat,” tukuknya.
Seperti diketahui ruas jalan nasional di Lembah Anai ini merupakan jalan utama penghubung Padang-Pekanbaru. Jalan ini putus total akibat banjir bandang Sabtu (11/5) lalu.
Tampak hadir sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut, diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Medi Iswandi; Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Era Sukma Munaf; dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Mursalim). (adpsb/nov/bud)
Discussion about this post