PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meraih skor tertinggi kedua setelah Pemprov Jawa Barat (Jabar) dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024 oleh Bappenas RI. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan, bahwa prestasi tersebut menjadi pelecut untuk terus memacu pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, berdasarkan penilaian IPPN oleh Bappenas RI tahun 2024, kita menjadi provinsi terbaik kedua. Namun, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tentu tak berhenti pada angka-angka. Melainkan harus terwujud nyata dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat Sumbar,” ucap Mahyeldi di Padang, Sabtu (11/01/2025).
Mahyeldi pun mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh jajaran di lingkup Pemprov Sumbar, yang terus berusaha mempersiapkan perencanaan pembangunan yang matang, serta mengaktualisasikan perencanaan itu dalam gerak pembangunan yang cepat, tepat, berkualitas, dan bermanfaat.
“Patut kita ingat, bahwa skor tinggi yang kita raih harus melecut semangat untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Sumbar. Selain itu yang paling penting, kita harus pastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memang benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Mahyeldi lagi.
Hasil penilaian IPPN sendiri disampaikan Bappenas RI dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PPN/Seistama Bappenas RI, Teni Widuriyanti, tertanggal 26 November 2024. Pemprov Sumbar berhasil meraih skor 94,59 dengan predikat Sangat Baik, hanya kalah dari Pemprov Jabar yang meraih skor 95,97. Sementara itu di posisi ketiga hingga kelima, ditempati Pemprov Bengkulu (94,23), Pemprov Jateng (93,89), dan Pemprov Kaltim (93,11).
Dalam surat tersebut, Seistama Bappenas RI Teni Widuriyanti menyatakan, bahwa penilaian IPPN bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah di provinsi telah berbasis kepada dampak atau outcome, serta guna memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Prestasi ini juga bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2024 yang menjadi penilaian kinerja penting bagi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah di Indonesia. Penilaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan Reformasi Birokrasi itu sendiri,” ucap Teni.
Sumbar saat ini, sambungnya, menjadi salah satu contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan target kinerja berbasis hasil. Terutama sekali berkaca pada raihan predikat Sangat Baik dalam aspek keterhubungan, di mana berdasarkan hasil evaluasi, nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Keterhubungan pada Pemprov Sumbar meraih nilai maksimal 10,00.
“Hasil ini menunjukkan bahwa cascading target pembangunan daerah telah terintegrasi dengan sangat baik ke dalam target kinerja lembaga terkait di lingkungan pemerintah provinsi. Dengan pencapaian ini, Sumbar harus terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya lagi dalam surat tersebut. (adpsb/isq)
Discussion about this post