PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan sejumlah langkah intervensi strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pascabencana serta menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026. Salah satunya dengan mengajukan permintaan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memastikan kecukupan cadangan pangan daerah dalam tiga bulan ke depan.
“Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar. Termasuk mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Selanjutnya kami mohon dukungan dari semua pihak,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Kamis (22/1/2026).
High Level Meeting TPID tahun ini mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026”, sebagai respons atas meningkatnya tekanan inflasi akibat dampak bencana serta tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Gubernur mengungkapkan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November lalu telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang signifikan bagi daerah, dampak terparah terjadi pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan dan perikanan. Dampak tersebut juga berpengaruh langsung terhadap produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di Sumbar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Sumbar sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan, terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi tersebut berpotensi semakin meningkat seiring terganggunya pasokan pangan akibat bencana dan tingginya permintaan.
“Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Menghadapi kondisi tersebut, Mahyeldi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, maupun seluruh pemangku kepentingan, dalam upaya pengendalian inflasi. Ia lalu menawarkan 2 pendekatan utama untuk menekan laju inflasi di Sumbar, yakni pengendalian harga dalam jangka pendek serta penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan,” tegasnya.
Mahyeldi mengingatkan, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, komoditas utama penyumbang inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024–2025, yakni cabai merah, bawang merah, dan beras. Sehingga, komoditas tersebut perlu menjadi fokus pengendalian bagi TPID ke depan.
Mahyeldi mengungkap, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah intervensi strategis untuk persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Di antaranya, mengajukan permintaan suplai cadangan pangan ke Bapanas, melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah dan operasi pasar, menjaga kelancaran distribusi pangan.
Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, mengawasi praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli. Hal tersebut dilaksanakan untuk menekan laju inflasi dan menjaga ketersediaan pangan di Sumbar jelang Ramadhan dan Idul Fitri.
High Level Meeting TPID tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. (adpsb/rmz/bud)
Discussion about this post