SAWAHLUNTO – Dinilai berhasil dalam mengupayakan dan menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemko Sawahlunto memperoleh kenaikan predikat pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari sebelumnya Madya menjadi Utama. Secara resmi, piagam kenaikan predikat ke tingkat Utama itu akan diserahkan kepada Walikota Sawahlunto Deri Asta dijadwalkan pada 13 Oktober 2021 nanti.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMD PPA), Efriyanto, menjelaskan bahwa APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Untuk pencapaian Efriyanto memaparkan ada 7 komponen kunci yang menjadi penilaian, diantaranya komitmen (Perda PUG, Perwako PUG), kebijakan (RPJMD, Renstra OPD), kelembagaan (POKJA PUG, Focal POINT), dan Sumber Daya Manusia dan anggaran (SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran Pemko responsif gender).
Upaya Pemko Sawahlunto dalam menekan diskriminasi gender ini adalah terlihat kesempatan yang sama bagi pria dan wanita dalam menduduki jabatan, pendidikan dan pelatihan. Kemudian tersedianya Puskesmas Ramah Anak, Puskesmas Inklusi, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan kawasan steril iklan rokok.
Kota Sawahlunto juga termasuk dalam kota terbaik dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2019 dan 2020.
Walikota Sawahlunto Deri Asta mengatakan bahwa penghargaan atau naik peringkat ke predikat Utama bukanlah tujuan utama dalam program Pengarusutamaan Gender di Sawahlunto. Sebab Pengarusutamaan Gender ini termasuk dalam salah satu misi Pemko Sawahlunto, yakni Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya termasuk perempuan dan anak – anak.
Sudah menjadi kewajiban kami dalam menjalankan pemerintahan yang tidak ada diskriminasi gender dan lainnya. Adanya penghargaan adalah bonus, yang jelas kami tetap akan melaksanakan kinerja Pengarusutamaan Gender ini dengan atau tanpa penghargaan dari pemerintah pusat karena Pengarusutamaan Gender ini merupakan salah satu komitmen pelayanan pada masyarakat. ( Djasrizal )
Discussion about this post