Pemko dan DPRD Bukittinggi Tinjau Potensi Bencana di Tepi Ngarai Sianok

Bukittinggi — Sebagaimana diketahui, sejumlah kawasan di bibir ngarai Sianok, merupakan daerah rawan bencana di Kota Bukittinggi. Karena itu wajar masyarakat di kawasan tersebut merasa khawatir terhadap potensi bencana, sehingga mengirim surat ke Pemko dan DPRD.

Menanggapi surat masyarakat sekitar tepi Ngarai Sianok itu, Pemerintah Kota bersama DPRD juga memandang perlu melakukan pengecekan ke lapangan bagaimana kondisi terkini, terutama setelah terjadi bencana lingsor dan galodo di beberapa wilayah di Sumbar beberapa waktu lalu.

Kunjungan itu dilakukan bersama antara Pemko dan DPRD kota Bukittinggi kemaren, khususnya daerah rawan di perbatasan kelurahan Belakangbakok dan Bukikcangang Kayuramang.

“Sebagai perwakilan penyambung aspirasi masyarakat, kami mengundang OPD terkait untuk mengurangi risiko bencana,” ungkap Jon Edwar, anggota DPRD Komosi III.

Peninjauan itu diikuti oleh Asisten II Sekdako Bukittinggi, Rismal Hadi, Kadis Perkim Ebyuleris, Kadis PUPR Rahmat AE, Camat ABTB Hastine, sekcam Guguk Panjang, Lurah Belakang Balok, Lurah Bukit Cangang, anggota Komisi III Jon Edwar dan Abdurrahman, serta perwakilan RW, RT, LPM, Babinsa, Babinkamtipmas, dan tokoh masyarakat lainnya.

Jon Edwar menegaskan pentingnya kerjasama ini untuk segera ditindaklanjuti, terutama mencari solusi terbaik bagi warga sekitar yang rumahnya berada di atas bibir Ngarai Sianok. Fokus utamanya adalah aliran air saat hujan deras yang langsung mengarah ke jurang tebing.

“Daerah ini sudah termasuk dalam perda RT, RW tahun 2017, di mana batas bibir Ngarai harus berjarak 50 meter dari perumahan warga. Artinya, lokasi ini termasuk zona merah saat ada potensi bencana,” tambahnya.

Asisten II Sekdako Bukittinggi, Rismal Hadi, menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan segera memperbaiki selokan aliran air saat hujan yang menuju bibir jurang.

Kadis PUPR, Rahmat AE, menambahkan bahwa perbaikan saluran akan segera dilakukan sesuai SOP. “Untuk tahun berikutnya, kita anggarkan di perubahan APBD. Ini juga akan menjadi potensi wisata baru kota Bukittinggi,” jelasnya. (Pon)