Pemko Bukittinggi Serius Cegah Bertambahnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Bukittinggi — Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kondisi yang perlu diwaspadai. Sehingga sejumlah daerah sudah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegahnya.

Termasuk bagi Pemerintah Kota Bukittinggi yang menunjukkan keseriusannya dalam mencegah bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), melaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan pada Jumat (31/10), di Aula DP3APPKB, Jalan Perwira No. 184 Belakang Balok.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama lintas sektor. Sebanyak 26 peserta dari unsur DP3APPKB, UPTD PPA, serta Satgas PPA di tingkat kecamatan dan kelurahan diundang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat peran masing-masing dalam pencegahan kekerasan di wilayahnya.

Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, SKM., M.Si., menjelaskan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, tindakan kekerasan bukan hanya melukai korban, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang panjang terhadap keluarga dan lingkungan.

“Kami ingin memastikan setiap langkah pencegahan berjalan lebih terpadu. Tidak hanya menindak kasus, tapi juga memperkuat kesadaran dan koordinasi agar potensi kekerasan bisa dicegah sejak dini,” ujar Nauli Handayani.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi antarinstansi dalam mendeteksi, menindaklanjuti, serta menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Bukittinggi.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dan ramah terhadap kebutuhan perempuan.

Langkah ini sejalan dengan kondisi sosial Bukittinggi saat ini, di mana tantangan kehidupan perkotaan, tekanan ekonomi, dan dinamika keluarga kerap menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kekerasan.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, diharapkan upaya pencegahan tidak berhenti di ruang rapat, tetapi benar-benar terasa manfaatnya di tengah masyarakat. (*)