Bukittinggi — Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bukittinggi melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di balairung Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Senin kemaren.
Ketua Pelaksana Rony, yang juga Kabid PPEPD Bapelitbangda dalam sambutannya menjelaskan,
tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD kota Bukittinggi tahun 2025 adalah untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi tahun 2025.
Walikota Bukittinggi diwakili Sekretaris daerah Martias Wanto menyampaikan melalui forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (FKP-RKPD) diharapkan dapat mengukur dan dapat memberikan ruang atau koridor yang akan dikerjakan oleh pemerintah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya.
“Melalui FKP RKPD juga dapat melihat sejauh mana rancangan tersebut tercapai,” katanya.
Kepala Bapelitbangda, Robby Novaldi menyampaikan, secara sistematis RKPD menjadi patokan untuk mencapai tujuan.
Demi tercapainya tujuan tersebut pemerintah juga menyusun RKPD sesuai dengan sumber daya yang ada, melalui transfer keuangan dari pusat yang sedang ditahap penyusunan anggaran.
Maka Pemko Bukittinggi menurutnya, memproyeksikan dengan melihat target-target pendapatan asli daerah tahun sekarang.
“Transfer pusat dan pembiayaan tahun ini maka kita proyeksikan di tahun 2025 keuangan kita lebih kurang senilai Rp. 800 Miliyar. Inilah yang menjadi rancangan dilihat melalui prioritas daerah kita,” katanya.
Selanjutnya target dan capaian dalam indikator makro dan pembangunan dalam bidang ekonomi ditahun 2020 terdampak Pandemi mengalami penurunan namun di tahun 2022 sudah mengalami peningkatan dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu realisnya.
Sementara itu dalam indikator makro dan pembangunan tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi tahun 2023 dalam RKPD ditargetkan 4,84 persen, namun hasilnya tingkat kemiskinan di tahun 2023 tersebut mencapai 4.11 persen, maka di tahun 2025 Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan tingkat kemiskinan di kota Bukittinggi sebesar 3.99 persen.
Selanjutnya nasumber Dr. Fajri Muharja menyampaikan kajian dilihat dari ekonomi Kota Bukittinggi 2010-2022, volume ekonomi masih tergolong kecil di Sumatera Barat untuk ukuran kota yang sudah terkenal sejak lama. Kota terpadat di Sumbar dengan lahan terbatas.
Kota Bukittinggi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
Jika ada krisis dampak tidak dalam, namun recoverynya lambat. Income per kapita Penduduk tertinggi di Sumbar, namun pengeluaran perkapita penduduk rendah.
Kontribusi perdagangan Dominan terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) Bukittinggi dan tertinggi di Sumbar. Sepertiga Eko dalam PDRB Bukittinggi adalah sektor jasa 4 dan 5 sektor.
Industri olahan meningkat dengan pesat namun proporsinya masih tergolong kecil.
Selanjutnya share sektor perdagangan Bukittinggi dalam Perdagangan Sumbar tergolong kecil. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB tertinggi dan berada diatas rata Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota lainnya.
Pergerakan Sektor Pariwisata sejalan dengan industri olahan Kota Bukittinggi, Pengangguran tergolong rendah dan ketimpangan rendah, Kemiskinan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Sumatera Barat.
Dari kajian tersebut yang harus dilakukan oleh Kota Bukittinggi dengan isu Strategis Kota Bukittinggi, Economic Global Issues, National Economic Issues, Regional Sumatra Economic Issues, West Sumatra Economic Issues, Bukittinggi Economic Issues, Kebijakan Jangka Pendek 2025, Kebijakan Jangka Menengah, Kebijakan Jangka panjang.
Melalui visi kota Bukittinggi tahun 2025-2045 yaitu kota Bukittinggi Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Adaik Basandi Sara’ Syara Basandi Kitabullah.
“Kota Bukittinggi yang basis Perdagangan dan Pariwisata. Dengan Visi 2025-2045 harus mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur menuju Ekonomi Syariah (Isiami) yang modern,” jelas Fajri Muharja. (Pon)
Discussion about this post