Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi mewujudkan komitmennya untuk percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor, dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di Hotel Dymen, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (29/7).
Rapat dibuka Wakil Walikota Bukittinggi, Ibnu Aziz, didampingi Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Yessi Endriani Ramlan Nurmatias, diikuti puluhan peserta dari unsur perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan TP PKK se-Kota Bukittinggi.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota menjelaskan, Bukittinggi memiliki semua potensi untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Namun, kunci keberhasilan tersebut terletak pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita memiliki perangkat yang solid, kader yang aktif, serta budaya gotong royong yang kuat. Tapi itu belum cukup tanpa komitmen, kolaborasi, dan konsistensi,” tegas Ibnu Aziz.
Wawako mengungkapkan, prevalensi stunting di Bukittinggi berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 berada di angka 16,8 persen, turun dari 20,1 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini patut diapresiasi, namun menurutnya belum merata di seluruh kelurahan.
“Kalau kita kumpulkan 100 orang, maka 10 sampai 20 orang di antaranya adalah anak-anak yang mengalami stunting. Ini fakta yang harus kita hadapi dan tangani secara serius,” ujarnya.
Ibnu Aziz menambahkan, salah satu strategi efektif adalah dengan intervensi sejak dini, yakni pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, edukasi harus dimulai sejak pasangan akan menikah, ibu hamil, hingga anak usia sekolah.
“Pemberian makanan tambahan memang penting, tapi inovasi harus dimulai dari hulu. Kita harus pastikan calon pengantin memahami pentingnya mencegah stunting, anak-anak sekolah harus terbebas dari risiko stunting. Di situlah peran kita semua,” sebut Wawako.
Dalam program di atas, Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Yessi Endriani Ramlan Nurmatias, mengajak seluruh jajaran PKK dari tingkat kelurahan hingga kota untuk turun langsung ke masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Ujung tombak pemberdayaan masyarakat adalah TP PKK. Kami hadir untuk mendukung program pemerintah, dan ini diperkuat dengan regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden,” ujar Yessi.
Yessi yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi V, menyebut pihaknya turut mengawasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam penanggulangan stunting. Ia mengajak seluruh kader PKK untuk bekerja dengan hati demi lahirnya generasi sehat dan berkualitas.
“Di tengah bonus demografi menuju Indonesia Emas, mari kita wujudkan generasi gemilang. Program pemerintah tak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat dan kader-kader di lapangan,” katanya.
Yessi menambahkan perlunya pembentukan organisasi posyandu lintas sektor di Bukittinggi, mencontoh model di tingkat provinsi.
“Kita dorong lahirnya Posyandu Sosial, Posyandu Kesehatan, Posyandu Pemberdayaan Perempuan, Posyandu PUPR, dan lainnya. Ini bentuk integrasi layanan di masyarakat,” jelas Yessi.
Kepala Dinas DP3APPKB Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, mengatakan bahwa Rakor ini diikuti oleh perwakilan dari Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, camat dan lurah se-Kota Bukittinggi, serta kader PKK dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Menurut Yessi, Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi terkait tugas dan tanggung jawab TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan berbasis data dan kebutuhan riil di masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa intervensi dilakukan secara konvergen, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Nauli.
Dengan adanya sinergi yang kuat antar perangkat daerah, kader, dan tokoh masyarakat, Pemkot Bukittinggi berharap angka stunting dapat ditekan hingga 14 persen pada tahun 2026, bahkan jika memungkinkan, bisa turun hingga 10 persen. (*)
Discussion about this post