Padang- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Anton Yondra, Senin (19/5) di kantor BPK di Padang.
Bupati Eka Putra mengatakan WTP yang diserahkan merupakan WTP yang ke 14 kali mampu diraih Kabupaten Tanah Datar dan menjadi yang ke 13 kali diperoleh berturut-turut.
“Pemeriksaan LKPD merupakan pemeriksaan keuangan oleh BPK dengan tujuan memberikan keyakinan laporan yang disajikan secara wajar, dan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang diberikan. Alhamdulillah, opini ini juga kelima kalinya selama memimpin Tanah Datar,” sampainya.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan terima kasih atas binaan, saran dan masukan selama melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
“Terima kasih kami kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah membina, dan memberikan masukan serta saran, sehingga kami mampu mempertahankan opini ini,” ujarnya.
Karena itu, ungkap Eka Putra lagi, Pemerintah Daerah bertekad tetap menjalankan tata kelola keuangan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Saya atas nama Pemerintah Daerah bertekad akan terus menjalankan tata kelola keuangan yang baik, dengan sinergi, kolaborasi dan akselerasi serta mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putro menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang mampu meraih Opini WTP.
“Selamat kepada Kabupaten Tanah Datar yang telah mampu mempertahankan WTP untuk ke 13 kalinya secara berturut-turut, semoga ke depan ini mampu terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Dikatakan Sudarminto, Pemkab Tanah Datar meraih Opini WTP atas penilaian LKPD Tahun 2024 yang dinilai disajikan dengan wajar.
“Semua laporan keuangan yang diperiksa menyajikan dengan wajar semua hal dalam material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” pungkasnya.
Turut mendampingi Asisten Administrasi dan Umum Jasrinaldi, Sekwan Yuhardi, Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun, Kepala Bapenda Darfizal, Inspektur Daerah Desi Rima, Kaban Kesbangpol Herison, Kabag Hukum Audia Safitri dan kabid serta rombongan lainnya. (Spa)
Discussion about this post