Pemkab Solsel dan Pemprov Sumbar Permudah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lokasi TMMD

Solok Selatan — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Solok Selatan.

Pelayanan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangunan Desa (TMMD) ke-125 di Kabupaten Solok Selatan.

Pelayanan ini akan dilaksanakan di SD 24 Pincuran Tujuah Jorong Bangun Rejo, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir pada Jumat (25/7/2025).

Pelayanan terpadu yang akan diberikan meliputi seluruh pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, seperti penerbitan kartu anak, KTP, akta kelahiran, dan banyak lainnya.

Selain pelayanan, juga dilaksanakan sosialisasi seputar pelayanan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (24/7/2025).

Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi mengatakan pelayanan administrasi kependudukan merupakan pondasi penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan pemerintahan yang efektif.

Data yang ada ini menjadi dasar bagi pelayanan publik lainnya yang akan digunakan oleh masyarakat.

Ia menyebutkan pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap penduduk terdata secara akurat, lengkap, dan mutakhir.

Salah satunya, imbuhnya dengan melaksanakan sosialisasi, peningkatan kompetensi para petugas layanan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, Wabu mengharapkan agar para pemangku kepentingan yang ikut mendapatkan pememahaman yang lebih baik tentang pentingnya dokumen kependudukan serta kemudahan dalam proses pengurusannya.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Jangan ada lagi warga yang tidak tercatat atau kesulitan mengakses layanan hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah,” tandasnya.

Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari Kementerian Agama, KUA, Pengadilan Agama, kecamatan dan nagari, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial-PMD, dan LKAAM. (Joko)